Menko Polhukam mengatakan bukti pemerintahan Jokowi responsif terhadap harapan publik yaitu adanya rapat terbatas yang digelar setiap minggu. Hal tersebut disampaikan Wiranto usai silaturahmi dengan keluarga besar Kemenko Polhukam, Sabtu (19/10/2019).
Menurutnya, presiden langsung mengambil keputusan dalam rapat-rapat tersebut untuk menjawab persoalan di masyarakat.
"Pak Jokowi dipilih kembali karena selama saya mengawal empat presiden -- tidak untuk membandingkan -- tetapi Pak Jokowi benar-benar mendengarkan suara rakyat, harapan, keinginan rakyat. Buktinya setiap minggu rapat terbatas, itu tidak bisa dihitung," jelas Wiranto di kantornya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (19/10/2019).
Wiranto menambahkan pemerintahan yang responsif juga lebih mendengar suara masyarakat ketimbang suara partai politik atau kelompok masyarakat, termasuk kepentingan diri sendiri.
"Pemerintah yang baik itu pemerintah yang responsif terhadap keinginan rakyat. Bukankah pemerintah dipilih rakyat, mewakili rakyat, mewakili hak politik rakyat. Sehingga yang didengarkan suara rakyat, bukan suara dirinya sendiri, bukan suara partai, bukan suara kelompok masyarakat tertentu," tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mengatakan pemerintahan Jokowi memang kerap mendengarkan masyarakat selama memimpin. Namun, kata dia, solusi yang diberikan Jokowi tidak menyentuh akar persoalan. Sebagai contoh kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum selesai sampai sekarang, meskipun keluarga korban sudah beberapa kali bertemu Jokowi.
"Ada banyak kasus Baiq Nuril, Prita Mulyasari dan korban UU ITE. Jokowi baik itu seharusnya bukan semata-mata memberikan amnesti ke Baiq Nuril. Itu bukan baik dalam versi pemerintahan. Baik itu yaitu merivew kepolisian yang asal melakukan penangkapan dan penahanan dan UU ITE nya direview kembali," jelas Muhammad Isnur kepada VOA, Sabtu (19/10/2019).
Isnur menambahkan presiden Jokowi juga semestinya memilih para menteri yang tidak bermasalah untuk menuju sistem pemerintahan yang baik. Hal tersebut supaya pemerintahan Jokowi pada lima tahun mendatang tidak tersandera oleh persoalan para menterinya.
"Bagaimana mungkin dia mengangkat Menko Polhukam yang punya masa lalu bermasalah. Padahal banyak pensiunan jenderal yang lebih positif daripada Wiranto. Kan masih banyak yang lebih bersih dan baik," tambah Isnur.
Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Ma’ruf Amin akan dilantik di Gedung MPR-DPR pada Minggu, 20 Oktober 2019. Pelantikan akan dimulai sekitar pukul 14.30 WIB. Sebanyak 30 ribu ribu personel gabungan TNI-Polri akan diterjunkan untuk menjaga pelantikan tersebut. [sm/em]
