Utusan khusus PBB untuk Myanmar hari Jumat (5/3) mendesak anggota Dewan Keamanan untuk terus bersatu menentang penggunaan kekuatan mematikan oleh militer Myanmar terhadap pengunjuk rasa, yang setiap hari turun ke jalan menentang kudeta 1 Februari.
“Penindasan harus dihentikan,” kata Christine Schraner Burgener pada pertemuan tertutup Dewan Keamanan, dalam pernyataan tertulis yang dibagikan kepada wartawan.
“Sangat penting bagi Dewan untuk tegas dan koheren dalam memperingatkan pasukan keamanan dan membela rakyat Myanmar, guna mendukung hasil pemilu November yang jelas,” katanya. Meski demikian Schraner Burgener memperingatkan harapan rakyat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan anggotanya "semakin memudar."
Myanmar terjerumus dalam kekacauan dan kekerasan selama lebih dari sebulan, sejak penggulingan pemerintah sipil oleh militer dan penahanan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi serta pejabat tinggi lainnya dari Partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Para pejabat militer mengatakan kecurangan luas terjadi dalam pemilihan November lalu, yang dimenangkan telak oleh NLD. Tentara dan polisi menindak demonstran menggunakan amunisi dan peluru karet, menembak tanpa pandang bulu ke arah demonstran.
Burgener, Jumat mengatakan bahwa dalam tujuh hari terakhir, sekitar 50 "pengunjuk rasa yang tidak bersalah dan berdemonstrasi secara damai" telah tewas dan puluhan lainnya terluka.
Ia mengatakan hingga 2 Maret, Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengetahui, sekitar 1.000 orang, baik yang diketahui ditahan atau yang tidak diketahui jumlahnya, telah ditahan sejak kudeta 1 Februari. [my/pp]
