Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), yang sudah bekerja enam bulan lebih untuk mengawal proses percepatan pembangunan di provinsi-provinsi tersebut, dianggap beberapa kalangan tidak bisa menjadi solusi penyelesaian permasalahan di Papua.
Koordinator National Papua Solidarity Marten Go mengatakan, UP4B hanyalah peralihan kegagalan dari konsep otonomi khusus di Papua.
“UP4B yang didorong oleh negara ini untuk apa fungsinya. Tidak terlihat sama sekali upaya-upaya pembangunan untuk rakyat disana. UP4B bukanlah solusi. UP4B sebenarnya adalah peralihan permasalahan dari pemerintah, karena otonomi khusus sudah gagal total,” ujarnya.
Pada Juni lalu, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengirimkan tim penyelidikan terkait gangguan keamanan di Papua serta mendengar langsung pendapat rakyat Papua soal keberadaan UP4B.
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, baik warga, maupun pejabat pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat, bersikap menentang keberadaan UP4B.
“Ada persepsi di masyarakat, UP4B ini hanya sebagai kembang gula tapi tidak menyelesaikan persoalan yang mendasar di Papua. Sementara dari pemda-pemda sendiri ada resistensi, karena punya persepsi mengurangi atau mengintervensi kewenangan pemerintah daerah dalam program-program pembangunan,” ujarnya.
Untuk itu, Mahfud menambahkan, Komisi I DPR memandang pesimis keberadaan UP4B mampu menyelesaikan permasalahan mendasar di Papua. Ia menyarankan pemerintah untuk menggelar dialog damai Papua.
“Kita pesimis UP4B mampu meredam gejolak yang ada di Papua. Sehingga kita dorong mengambil kebijakan komprehensif penyelesaian masalah Papua dan Papua Barat ini melalui pendekatan damai, yaitu mekanisme dialog,” tambahnya.
Kepala UP4B Bambang Dharmono kepada VoA menjelaskan, program UP4B berfungsi mengawal semua program-program percepatan pembangunan yang dilakukan di Papua dan Papua Barat, dalam rangka kesejahteraan ekonomi rakyat Papua, sehingga seluruh proses percepatan pembangunan itu, bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
“UP4B adalah bukan organisasi yang melaksanakan program pembangunan. Tetapi sebuah lembaga yang bertugas mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan memfasilitasi kepentingan perencanaan percepatan pembangunan dan juga melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan. Pelaksanaan program itu dilaksanakan oleh kementerian lembaga kalau itu APBN sumber dananya, dan dilakukan oleh pemerintah daerah kalau itu APBD,” ujarnya.
Bambang Darmono menambahkan, salah satu program yang tengah dikawal UP4B dalam enam bulan ini adalah, pembangunan ruas jalan trans Papua. Jalan ini akan membuka isolasi di wilayah Pegunungan Tengah Papua yang menghubungkan Wamena-Habema-Kenyam-Batas Batu, ke Kabupaten Asmat di pesisir selatan Papua.
Koordinator National Papua Solidarity Marten Go mengatakan, UP4B hanyalah peralihan kegagalan dari konsep otonomi khusus di Papua.
“UP4B yang didorong oleh negara ini untuk apa fungsinya. Tidak terlihat sama sekali upaya-upaya pembangunan untuk rakyat disana. UP4B bukanlah solusi. UP4B sebenarnya adalah peralihan permasalahan dari pemerintah, karena otonomi khusus sudah gagal total,” ujarnya.
Pada Juni lalu, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengirimkan tim penyelidikan terkait gangguan keamanan di Papua serta mendengar langsung pendapat rakyat Papua soal keberadaan UP4B.
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, baik warga, maupun pejabat pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat, bersikap menentang keberadaan UP4B.
“Ada persepsi di masyarakat, UP4B ini hanya sebagai kembang gula tapi tidak menyelesaikan persoalan yang mendasar di Papua. Sementara dari pemda-pemda sendiri ada resistensi, karena punya persepsi mengurangi atau mengintervensi kewenangan pemerintah daerah dalam program-program pembangunan,” ujarnya.
Untuk itu, Mahfud menambahkan, Komisi I DPR memandang pesimis keberadaan UP4B mampu menyelesaikan permasalahan mendasar di Papua. Ia menyarankan pemerintah untuk menggelar dialog damai Papua.
“Kita pesimis UP4B mampu meredam gejolak yang ada di Papua. Sehingga kita dorong mengambil kebijakan komprehensif penyelesaian masalah Papua dan Papua Barat ini melalui pendekatan damai, yaitu mekanisme dialog,” tambahnya.
Kepala UP4B Bambang Dharmono kepada VoA menjelaskan, program UP4B berfungsi mengawal semua program-program percepatan pembangunan yang dilakukan di Papua dan Papua Barat, dalam rangka kesejahteraan ekonomi rakyat Papua, sehingga seluruh proses percepatan pembangunan itu, bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
“UP4B adalah bukan organisasi yang melaksanakan program pembangunan. Tetapi sebuah lembaga yang bertugas mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan memfasilitasi kepentingan perencanaan percepatan pembangunan dan juga melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan. Pelaksanaan program itu dilaksanakan oleh kementerian lembaga kalau itu APBN sumber dananya, dan dilakukan oleh pemerintah daerah kalau itu APBD,” ujarnya.
Bambang Darmono menambahkan, salah satu program yang tengah dikawal UP4B dalam enam bulan ini adalah, pembangunan ruas jalan trans Papua. Jalan ini akan membuka isolasi di wilayah Pegunungan Tengah Papua yang menghubungkan Wamena-Habema-Kenyam-Batas Batu, ke Kabupaten Asmat di pesisir selatan Papua.
