Dewan Pertimbangan Presiden di bawah pimpinan Jenderal Purnawirawan Wiranto mulai berkeliling Indonesia untuk berbagi pemikiran. Kunjungan kerja pertama, mereka laksanakan di kampus Universitas Gadjah Mada, yang kemudian menyerahkan sebuah buku putih.
Wiranto nampak segar dan penuh senyum menyusuri Balairung Universitas Gadjah Mada, Selasa (21/1) pagi. Dia mengaku Yogyakarta memberinya nostalgia, suasana santai, makanan yang enak dan hobi utamanya: musik.
"Ini benar-benar suasananya santai. Sebelum datang ke UGM, kami dan rombongan menikmati sarapan sego pecel di SGPC, sambil mendengarkan band yang menyanyikan lagu-lagu," kata Wiranto membuka percakapan.
Mungkin, menu sarapan ala warung itu pula yang membantunya bertahan tiga jam, mendengar pemaparan akademisi di UGM. Ada 17 kajian dan usulan yang diberikan, seperti pertanian, ekonomi, resolusi konflik, politik, keamanan, nilai kebangsaan, Pancasila hingga soal-soal pembangunan.
“Kami merasa tugas ini tidak ringan karena kami harus memberi pertimbangan kepada Presiden sebagai kepala negara, juga kepala pemerintahan, yang punya tanggung jawab besar kepada 262 juta masyarakat Indonesia. Karena itu kami harus mendengarkan masukan dari semua pihak, termasuk perguruan tinggi,” ucap Wiranto tentang alasannya datang ke kampus.
Wiranto datang bersama empat anggota Wantimpres, yaitu Muhamad Luthfi Ali Yahya, Muhamad Mardiono, H.R. Agung Laksono, dan Sidarto Danusubroto. Sementara Rektor UGM, Panut Mulyono mengajak jajaran pimpinan universitas, pimpinan fakultas, serta para kepala pusat studi dan program magister. Pertemuan ini sekaligus sebagai perkenalan Wantimpres baru, karena mereka baru dilantik Jokowi pada 13 Desember 2019 lalu.
Mantan Menkopolhukam di kabinet Jokowi periode pertama ini bahkan mengibaratkan Wantimpres seperti Semar. Tokoh pewayangan yang tugasnya memberikan nasihat. Untuk bisa memberikan nasihat itulah, lanjutnya, mereka harus memahami apa yang terjadi di masyarakat.
“Kecuali kita juga harus memahami apa yang dipikirkan Presiden, apa obsesi Presiden, apa yang direncanakan Presiden, apa yang dilakukan Presiden. Kami juga harus tahu, apa yang terjadi di lapangan. Apa yang terjadi di masyarakat. Apa yang terjadi dari kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan oleh para pembantu presiden,” tambah Wiranto.
Meskipun sejumlah wartawan mencoba mengorek informasi terkait beberapa isu yang berkembang, Wiranto menolak memberi jawaban. Menurutnya, posisinya sebagai Wantimpres hanya memberikan masukan langsung kepada Presiden, dan tidak menyatakannya di depan publik.
Rektor UGM, Panut Mulyono sempat menyerahkan buku putih kepada Wiranto. Buku itu berisi pemikiran UGM dalam berbagai bidang strategis seperti membangun kedaulatan pangan, pembangunan nasional berbasis mitigasi bencana, serta bonus demografi untuk meningkatkan daya saing bangsa.
“Buku ini kami serahkan kepada Pak Wiranto dan tim, silakan untuk digunakan jika ada hal-hal yang relevan dari dalamnya,” kata Panut.
Ketua Dewan Guru Besar UGM, Koentjoro menjelaskan, buku putih adalah sumbangan UGM kepada pemerintah. Buku itu disusun setiap tahunnya oleh para pakar di universitas tersebut. Ditanya lebih jauh mengenai apa yang dia sampaikan dalam pertemuan tertutup dengan Wantimpres, Koentjoro menyebut beberapa isu. Salah satunya adalah tentang pemerataan pendidikan.
“Dewan Guru Besar UGM mengusulkan agar tiap provinsi itu bisa mewakilkan paling tidak 50 mahasiswa S1 yang kuliah di Universitas Gajah Mada. Kalau ada 50 seperti itu, maka yang terjadi kali 34 hanya 1.700. Padahal penerimaan mahasiswa baru kita sekitar 5.000 sekian, masih longgar. Di situ konsep pemerataan pendidikan dan pembinaan SDM terbentuk. Semoga nanti dari UI atau ITB juga begitu,” kata Koentjoro.
Selama ini, UGM memang menyelenggarakan proses penerimaan mahasiswa baru dalam berbagai gelombang. Menurut statistik yang ada, di kampus ini telah ada mahasiswa dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Konsep Koentjoro memberikan alokasi khusus ini untuk membuka peluang calon mahasiswa dari wilayah-wilayah tertentu, yang jumlahnya masih terbatas.
Di sisi yang lain, pemerintah juga harus membuka peluang tenaga kependidikan dari universitas kecil untuk berperan di universitas besar. Di strata kuliah S2 dan S3 misalnya, para doktor dan profesor dari universitas kecil di seluruh Indonesia bisa berperan turut menjadi dosen pembimbing atau penguji di universitas besar. Dengan demikian, mereka memiliki kesempatan turut mengembangkan keilmuan. Mayoritas universitas kecil di Indonesia tidak memiliki program S2 atau S3, sehingga ilmuwan yang berkiprah disana memiliki kesempatan lebih terbatas dalam pengembangan keilmuan. [ns/lt]
