Uganda telah menyatakan tidak akan memperbarui mandat kantor HAM PBB di negara di Afrika Timur itu, seraya menyebut perkembangan kemampuannya sendiri telah memadai untuk memantau kepatuhan penegakan HAM.
Dalam surat yang dikirimkan Kementerian Luar Negeri Uganda kepada Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR) tertanggal 3 Februari lalu dan dilihat oleh Reuters hari Rabu (8/2), kementerian menyatakan Uganda telah membuat kemajuan dalam mengembangkan kemampuan di dalam negeri untuk memantau HAM sebagai alasan utama keputusannya.
“Kementerian ingin menyampaikan keputusan pemerintah untuk tidak memperbarui mandat Kantor OHCHR di Uganda setelah masa jabatan yang sekarang,” kata surat itu, yang dikukuhkan otentisitasnya oleh kementerian kepada Reuters.
Juru bicara Kantor OHCHR Uganda Bernard Amwine menolak berkomentar kepada Reuters.
Pemerintahan Presiden Yoweri Museveni selama bertahun-tahun telah dikritik oleh oposisi, aktivis HAM dan negara-negara Barat atas berbagai pelanggaran HAM, di antaranya penyiksaan, penahanan ilegal dan pembunuhan di luar proses hukum terhadap lawan dan pengkritiknya.
Para pejabat telah membantah hampir semua tuduhan itu dan mengatakan semua anggota pasukan keamanan yang terlibat dalam pelanggaran HAM telah dihukum sepatutnya.
Museveni, 78, yang berkuasa setelah melancarkan perang gerilya selama lima tahun, telah memimpin Uganda sejak 1986. Oposisi dan pengkritiknya menuduh Museveni menyiapkan putranya, seorang jenderal di militer Uganda, untuk menggantikannya. Museveni telah berulang kali membantah melakukan itu.
Kantor OHCHR Uganda dibentuk pada tahun 2006 dan pada awalnya diizinkan untuk berfokus hanya pada isu-isu HAM di daerah-daerah konflik di bagian utara dan timur laut, menurut pemerintah Uganda. Belakangan, kantor itu diizinkan untuk bekerja di seluruh penjuru negara itu.
Dalam suratnya, kementerian mengatakan pemerintah telah mendapatkan cukup banyak komitmen untuk memajukan dan melindungi HAM dan bahwa ada “perdamaian di seluruh penjuru negara, ditambah dengan institusi HAM nasional yang kuat dan masyarakat madani yang dinamis.”
Pemilu mendatang Uganda akan berlangsung pada 2026 dan Museveni diperkirakan luar akan berusaha merebut masa jabatan berikutnya, meskipun ia belum mengindikasikan apakah ia akan mencalonkan diri. [uh/lt]
Forum