Tautan-tautan Akses

Turki, Rusia Tunggu Rencana Trump soal Zona Aman Suriah


Para pejabat Kementerian Luar Negeri Turki, Rusia, Kazakhstan, Utusan PBB untuk Suriah Staffan de Mistura (kedua dari kanan), dan pejabat Iran berpose bersama setelah pembicaraan perdamaian Suriah di Astana, Selasa (24/1).

Turki hari Kamis (26/1) menyatakan terlalu dini untuk mengomentari rencana Presiden Donald Trump membentuk zona-zona aman di Suriah.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Huseyin Muftuoglu Kamis mengatakan, penting sekali untuk lebih dulu mengetahui hasil kajian yang diperkirakan akan diminta Trump dari Pentagon dan Departemen Luar Negeri mengenai penetapan zona-zona di mana warga sipil di Suriah dapat berlindung dari konflik yang terus berlangsung di negara itu.

"Kami telah melihat perintah melakukan kajian mengenai penetapan zona-zona aman di Suriah. Yang penting adalah hasil kajian ini dan rekomendasi apa yang dikeluarkan lembaga-lembaga yang relevan,” kata Muftuoglu.

Turki, yang berbagi perbatasan dengan Suriah, telah lama mengusulkan zona aman. Mantan Presiden Amerika Barack Obama tidak mendukung gagasan itu, seraya menyebut kemungkinan tantangan dalam mengamankan kawasan-kawasan tersebut, termasuk di antaranya kemungkinan pengerahan pasukan darat Amerika atau perluasan misi udara untuk menegakkan zona larangan terbang.

Turki telah merebut beberapa daerah di dalam Suriah melalui ofensif udara dan darat yang diluncurkannya tahun lalu untuk menyingkirkan ISIS dari daerah perbatasan.

Di Rusia, juru bicara presiden Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah Rusia belum diajak berkonsultasi oleh pemerintahan Trump. Ia menambahkan bahwa semua kemungkinan konsekuensi zona larangan terbang perlu diperhitungan lebih dulu, dan bahwa “penting sekali untuk tidak memperburuk situasi terkait pengungsi.”

Perang selama hampir enam tahun di Suriah memicu krisis kemanusiaan besar di kawasan. Hampir lima juta pengungsi Suriah sekarang ini tinggal di negara-negara tetangga, sementara banyak lagi mengungsi ke Eropa.

Banyak tempat di negara-negara tujuan itu berjuang keras untuk memberikan layanan dan menghadapi perdebatan tajam di tengah masyarakat mengenai apakah akan membiarkan orang-orang yang menghindari kekerasan dan instabilitas itu memasuki negara mereka.

Sebelumnya pekan ini, Turki dan Rusia, bersama-sama dengan Iran, membawa delegasi dari pemerintah Suriah dan kelompok-kelompok pemberontak ke Kazakhstan untuk mengikuti pembicaraan perdamaian. Pembicaraan itu berakhir dengan kesepakatan tiga negara tersebut untuk membantu memantau gencatan senjata sebagian dan mengupayakan resolusi politik bagi konflik di Suriah.

Sementara itu, beberapa kelompok pemberontak Suriah hari Kamis bersatu untuk melawan bekas kelompok afiliasi al-Qaeda di negara yang dikoyak perang itu, sementara bentrokan merebak untuk hari ketiga antar kekuatan-kekuatan anti pemerintah Suriah.

Lima kelompok pemberontak bergabung dengan kelompok Ahrar al-Sham yang kuat untuk melawan Front Fateh al-Sham, yang tahun lalu mengubah nama dari Front Al-Nusra tahun lalu setelah memutuskan hubungan dengan al-Qaida.

Bentrokan-bentrokan mulai berkobar beberapa hari yang lalu selagi pemberontak menghadiri perundingan perdamaian di ibukota Kazakhstan, Astana, sebagai upaya lanjutan gencatan senjata nasional yang rapuh.

Front Fateh al-Sham, yang tidak dikutsertakan dalam gencatan senjata dan tidak menghadiri perundingan Astana, menuduh pemberontak menggalang kesepakatan untuk memerangi dan mengucilkan Fateh al-Sham.

Pertikaian antar sesama kelompok pemberontak terjadi setelah selama bertahan-tahun Front Fateh al-Sham berperang bahu-membahu dengan pemberontak melawan pasukan yang setia kepada presiden Bashar al-Assad di provinsi Idlib, yang merupakan kubu penting terakhir pemberontak Suriah.

Namun, selama beberapa pekan terakhir ini Front Fateh al-Sham dihantam serangkaian serangan udara, yang sebagian besar diduga dilakukan oleh koalisi pimpinan Amerika yang memerangi ISIS. [uh/ds]

XS
SM
MD
LG