Tautan-tautan Akses

AS

Tentara Bayaran ke Afghanistan?


Tentara Amerika Serikat di markas besar Resolute Support di Kabul, Afghanistan, 15 Juli 2017. Keterlibatan AS di Perang Afghanistan yang sudah berlangsung 16 tahun memicu pembahasan perlu tidaknya mengganti tentara AS yang dikirim ke negeri itu dengan tentara bayaran. (Foto:dok)

Perang di Afghanistan telah berlangsung hampir 16 tahun dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Hari Senin lalu, serangan bom mobil di Kabul menewaskan sedikitnya 29 orang, dan merupakan rangkaian serangan Taliban yang terus meningkat belakangan ini.

Taliban mengatakan telah merebut dua distrik di bagian utara dan tengah Afghanistan. Perkembangan ini kembali memicu pembahasan perlu tidaknya penggantian tentara Amerika yang dikirim ke negeri itu dengan tentara bayaran.

Peningkatan serangan Taliban itu terjadi ketika Presiden Amerika Donald Trump sedang mempertimbangkan akan mengirim pasukan tambahan ke Afghanistan, untuk menumpas Taliban.

Saat ini ada kira-kira 10.400 tentara Amerika di negara itu, termasuk 2.000 orang yang ditambahkan kedalam jumlah maksimum pasukan Amerika yang ditetapkan oleh pemerintahan Presiden Barack Obama.

Departemen Pertahanan Amerika mengusulkan penambahan 4.000 orang pasukan lagi untuk memperkuat pasukan yang sudah ada disana.

Pemerintahan Presiden Trump dilaporkan telah memanggil Erik Prince, pendiri perusahaan tentara bayaran Blackwater yang sudah ditutup, dan Stephen A. Freiberg pengusaha dan pemilik perusahaan kontraktor militer raksasa DynCorp International untuk memberikan masukan tentang penggunaan tentara bayaran guna menggantikan tentara Amerika di Afghanistan.

Erik Prince kini mengepalai perusahaan kontraktor keamanan yang bernama Frontier Services Group dan berkantor pusat di Hongkong. Ia mengatakan:

“Ada tiga hal yang bisa kita lakukan di Afghanistan. Pertama, kita tarik semua pasukan Amerika, dan pemerintahan Afghanistan kemungkinan akan ambruk dalam beberapa minggu. Atau kita lanjutkan apa yang telah kita lakukan selama 16 tahun ini, yang telah menghabiskan satu trilyun dolar. Saya mengusulkan dibentuknya sistem pemerintahan dibawah pimpinan seorang viceroy, semacam gubernur jenderal, yang akan memimpin perang pimpinan Amerika itu.”

Kata Prince kepada stasiun radio dan televisi democracynow, sistem militer yang dijalankan Amerika sampai sekarang tidak berhasil.

“Kita sudah punya 17 komandan militer di Afghanistan dalam waktu 15 tahun, tapi tampaknya tidak ada kebijakan yang berkelanjutan, sehingga orang-orang Afghanistan dan Pakistan bisa mengadu domba pemerintahan pimpinan Amerika disana.”

Ketika ditanya apa yang bisa dilakukan oleh tentara bayaran atau kontraktor militer swasta itu di Afghanistan, Prince menjawab:

“Sekarang saja ada kira-kira 25,000 orang pegawai kontrakan di sana; mulai dari koki, para petugas logistik sampai kontraktor yang mengurus pangkalan militer. Selain itu juga ada pelatih-pelatih militer. Kalau rencana saya diterima, 75 persen dari orang-orang itu bisa ditarik kembali ke Amerika.”

Kata Prince lagi, tentara bayaran atau tentara kontrakan itu akan terdiri dari veteran-veteran perang yang berpengalaman dan mereka akan ditugaskan mengadakan patroli bersama tentara lokal. Karena hanya dengan begitu, katanya, kita bisa menciptakan usaha jangka panjang yang berkelanjutan. Ketika ditanya apakah ia ingin perusahaannya mendapat kontrak besar dari pemerintah Amerika untuk mengirim tentara bayaran ke Afghanistan, Prince menjawab:

“Sebagai pembayar pajak, saya tidak akan menghabiskan $50 miliar untuk perang di Afghanistan. Sebagai seorang ayah saya tidak akan mengirim anak-anak saya ke medan perang yang tidak dikelola dengan baik. Tapi kalau perusahaan saya mendapat kesempatan untuk mengajukan tawaran itu, saya pasti akan ikut.”

Itulah Erik Prince, CEO perusahaan kontraktor Frontier Services Group yang menyediakan jasa keamanan di tempat-tempat yang berbahaya. (ii)

Opini Anda

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG