Tautan-tautan Akses

Telaah Kinerja 3 Tahun, Pemerintah Gelar Rembuk Nasional 2017

  • Fathiyah Wardah

Ketua Dewan Pengarah 'Rembuk Nasional 2017', Sidarto Danusubroto (kedua dari kanan) dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta, Senin (18/9). (Foto: VOA/Fathiyah)

Pemerintah siap menggelar “Rembuk Nasional 2017” untuk menelaah 12 bidang terkait pembangunan dan berbagai masalah nasional yang dihadapi pemerintahan Jokowi-JK tiga tahun ini.

Dalam jumpa pers di kantornya, Senin (18/9), anggota Dewan Pertimbangan Presiden sekaligus Ketua Dewan Pengarah Rembuk Nasional 2017 Sidarto Danusubroto menyampaikan kesiapan penyelenggaraan “Rembuk Nasional” ke-III mulai 25 Oktober mendatang. Berbeda dengan dua Rembuk Nasional sebelumnya, acara kali ini dilangsungkan dalam dua tahap yakni Rembuk Daerah dan Rembuk Pusat.

Rembuk Daerah dilaksanakan di 16 perguruan tinggi, yakni Universitas Cendrawasih (Jayapura), Universitas Pattimura (Ambon), Universitas Hasanudin (Makassar), Universitas Sam Ratulangi (Manado), Universitas Mulawarman (Samarinda), Universitas Udayana (Denpasar), Universitas Airlangga (Surabaya), Universitas Gajah Mada (Yogyakarta), Universitas Diponegoro (Semarang), ITB (Bandung), UI (Depok), IPB (Bogor), Universitas Sriwijaya (Palembang), Universitas Andalas (Padang), Univversitas Seumatera Utara (Medan), dan Universitas Syaih Kuala (Banda Aceh).

"Kalau kita bisa pertahankan stabilitas politik dengan modal kesabaran konstitusional, menghormati pemerintahan terpilih untuk lima tahun, insya Allah banyak lembaga keuangan dunia, termasuk PricewaterhouseCoopers, meramalkan Indonesia pada 2030 menjadi lima kekuatan ekonomi dunia terbesar," papar Sidarto.

Ketua Pelaksana Rembuk Nasional 2017 Firdaus Ali mengatakan ini diselenggarakan dalam rangka tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, dan akan mengevaluasi 12 bidang terkait pembangunan dan masalah nasional yang perlu mendapat perhatian, serta usulan perbaikan dan percepatan penyelesaian target untuk dua tahun ke depan.

Dua belas bidang yang akan dibahasa dalam Rembuk Nasional itu adalah (1) Pengelolaan Polhukam dan ketahanan Nasional, (2) Merawat Kebhinnekaan dan Memperkokoh NKRI, (3) Menata Ekonomi, Industri, dan Perdagangan, (4) Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas, (5) Menuju Kedaulatan dan mengelola Keamanan Pangan, (6) Menata Pertambangan dan Ketahanan Energi Nasional, (7) Kemaritiman dan Pengelolaan Sumber Daya kelautan, (8) Menata Lingkungan, Kehutanaan, dan pertanahan, (9) Kesehatan masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, (10) Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Vokasi, (11), Membangun Desa Berbasis Wisata, Budaya, dan Industri Kreatif, serta (12) Melindungi Pengelolaan Data dan Diseminasi Informasi Nasional.

"Kalau capaian-capaian sudah dihasilkan harus kita apresiasi untuk memberikan rasa optimis bagi kita semua, sehingga kita yakin kita melangkah di jalan yang benar untuk membawa negeri ini menjadi lebih baik. Kalau ada hal yang menjadi kekurangan atau kesalahan, ini akan kita berikan masukan-masukan untuk bisa diberikan tindakan perbaikan untuk dua tahun ke depan," ujar Firdaus.

Menurut Firdaus, hasil Rembuk Nasional ini akan disosialisasikan kepada masyarakat secara lebih baik sehingga semua lapisan masyarakat memahami Indonesia akan lebih baik ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Sejauh ini ada tiga bidang yang perlu diapresiasi masyarakat selama masa kepemimpinan Jokowi-JK, yaitu percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia, dan deregulasi kebijakan ekonomi.

Firdaus menyatakan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla melakukan banyak terobosan pembangunan infrastruktur, yang mencakup pembangunan di daerah pinggiran dan di luar Jawa.

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat, panjang jalan tol yang sudah beroperasi selama 2015 hingga akhir 2016 adalah 176 kilometer dan akan mencapai 568 kilometer akhir tahun ini, dari total target 2015-2019 sepanjang 1.851 kilometer.

Firdaus mengklaim pembangunan dilakukan rezim Jokowi-JK paling banyak dibanding pemerintahan-pemerintahan Indonesia sebelumnya. Terobosan lain dilakukan pemerintahan Jokowi-JK di antaranya pembangunan infrastruktur di Papua, Sulawesi,

Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur, berupa jalan, rel kereta, bendungan, pelabuhan, dan bandara udara. [fw/em]

XS
SM
MD
LG