Menghadapi krisis demografis dan meningkatnya masyarakat lanjut usia di masa depan, membuat para pemimpin China berusaha keras untuk membujuk warganya memiliki lebih banyak anak.
Tetapi para birokrat tampaknya tidak paham pesan pemerintah pusat itu. Baru-baru ini satu keluarga harus membayar denda karena memiliki anak ketiga, hal tersebut berlawanan dengan hukum yang ketat di negara itu. Kasus tersebut mendapat sorotan luas.
Langkah ini telah memicu kemarahan publik ketika orang-orang melampiaskan amarah mereka pada pejabat dinas keluarga berencana, yang mengejar kenaikan pendapatan pajak dengan memanfaatkan “kebijakan satu anak”, yang sebenarnya sudah dihilangkan, untuk mempersekusi pasangan suami-istri.
“Negara ini melakukan segala hal yang dapat dilakukan untuk mendorong angka kelahiran bayi, tetapi pemerintah daerah membutuhkan uang, jadi kita berakhir dengan kegilaan semacam ini,” seorang kolumnis dan komentator politik yang menulis dengan nama Lianpeng mengatakan hal tersebut dalam laman Weibo, situs mikro blog di China.
“Tingkat kelahiran yang rendah membuat semua orang gelisah, namun pemerintah daerah hanya peduli tentang mengumpulkan pajak,” kata jurnalis Jin Wei dalam akun resmi Weibo-nya. “Saya tidak tahu apakah ada negara lain yang menarik orang-orangnya ke arah yang berbeda seperti ini.”
Tarik-Ulur Keluarga Berencana
Pasangan suami-istri Wang, yang menjadi sorotan dalam kasus kontroversial itu, diperintahkan oleh otoritas lokal di Provinsi Shandong untuk membayar denda yang dikenal sebagai “biaya pemeliharaan sosial” sebesar 64.626 yuan (Rp 134,6 juta) segera setelah kelahiran anak ketiga mereka pada Januari 2017. Setelah berbagai peringatan, seluruh tabungan keluarga sebesar 22.957 yuan (Rp 47,8 juta) dibekukan bulan lalu.
“Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan,” kata Wang Baohua, seperti dikutip oleh media lokal minggu lalu.
Situasi yang dihadapi pasangan ini bersumber dari ketakutan China selama puluhan tahun bahwa penduduk China akan bertambah hingga melebihi sumber dayanya. Hal itu ditambah lagi dengan semangat pemerintahan Partai Komunis yang berkuasa untuk mengendalikan keputusan paling pribadi dari para warganya.
Peraturan keluarga berencana muncul pada 1970-an dan pada 1980 “kebijakan satu anak” yang terkenal diberlakukan. Kebijakan itu memungkinkan hukuman yang seringnya brutal bagi pelanggar mulai dari aborsi paksa dan sterilisasi hingga denda dan penurunan pangkat di tempat kerja.
Tiga puluh lima tahun kemudian, para pemimpin memerintahkan perubahan radikal setelah menyadari bertambahnya populasi manula dan menurunnya jumlah tenaga kerja produktif. Dengan situasi demografi seperti itu, pembangunan China di masa depan terancam lumpuh. Pada 2016, kebijakan satu anak secara resmi diganti dengan kebijakan dua anak dan pasangan di China diimbau untuk menambah keturunan, tentunya dalam batasan-batasan tertentu.
Namun kenaikan angka kelahiran tidak bertahan lama. Bulan lalu, Biro Statistik Nasional mengatakan jumlah kelahiran baru pada 2018 turun menjadi 15,23 juta dalam total populasi 1,395 miliar – laju pertumbuhan 0,381 persen dan kenaikan terendah sejak 1961. Hasilnya, angka kelahiran 2018 turun sebanyak dua juta dari 2017.
Populasi China diperkirakan mencapai puncaknya pada 1,442 miliar di 2029 dan kemudian secara bertahap menurun, berpotensi memenuhi ungkapan lama bahwa China akan menjadi tua sebelum menjadi kaya.
Kasus-kasus seperti Wangs masih umum terjadi, meski ada peningkatan kesadaran mengenai krisis populasi yang makin serius, kata Yi Fuxian, seorang profesor di Universitas Wisconsin Madison dan seorang kritikus kebijakan populasi China.
Kelambanan birokrasi dan keinginan pejabat lokal untuk mengejar pendapatan berkontribusi dalam masalah ini, kata Yi.
China dengan perkiraan tingkat kesuburan 1,02 pada 2018, kini berada dalam kategori yang sama dengan kota-kota lain yang didominasi masyarakat China, seperti di Taiwan, Hong Kong, Macau dan Singapura, kata Yi. Tingkat kesuburan rata-rata di wilayah dan negara tersebut dari 2005 hingga 2017 masing-masing adalah 1,10; 1,12; 1,08 dan 1,23.
Kebijakan satu anak telah membebani China dengan beban tambahan seperti perbedaan pandangan mengenai keluarga, masyarakat, dan memiliki anak. Memiliki satu anak atau tidak punya anak sama sekali sudah menjadi umum, kata Yi.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang merupakan penjamin utama berlanjutnya kekuasaan Partai Komunis, kepemimpinan menjadi perhatian. Ekonomi tumbuh pada angka 6,6 persen tahun lalu, laju paling lambat dalam tiga dekade, memicu kekhawatiran atas tren jangka panjang dari menyusutnya jumlah pekerja yang membayar pensiun dan biaya perawatan kesehatan untuk populasi pensiunan yang semakin besar.
Resistensi
Meskipun begitu, masih ada resistensi yang cukup besar untuk sepenuhnya mencabut kontrol-kontrol tersebut.
Sejauh ini, Komisi Kesehatan Nasional telah menolak seruan untuk menghapus referensi referensi hukum dan keluarga berencana dengan alasan antara lain pasal 25 Konstitusi China, yang mengatakan, “Negara mempromosikan keluarga berencana sehingga pertumbuhan populasi dapat menyesuaikan dengan rencana pembangunan ekonomi dan sosial.”
Bahkan jika perubahan hukum benar-benar terjadi, pengalaman dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa tidak akan menjamin keluarga-keluarga akan menambah anak.
Keluarga-keluarga mengeluhkan lonjakan biaya perumahan, pendidikan, perawatan kesehatan dan makanan yang aman, pertimbangan penting mengingat seringnya terjadi skandal keamanan makanan dan obat-obatan.
Dan banyak anak muda China yang menikmati kegiatan seperti berwisata ke luar negeri, lebih memilih menunda pernikahan dan memiliki anak tanpa batasan waktu.
“Hal-hal lain telah menggantikan posisi anak, seperti apartemen dan liburan. Orang tua saya menekan kami, tetapi saya mengatakan hal itu tidak memungkinkan untuk saat ini,” kata seorang pegawai pemerintahan yang meminta untuk diidentifikasi sebagai Linda.
Meningkatkan angka kesuburan juga akan membutuhkan reformasi ekonomi, sosial dan sistem pendidikan, kata Yi melalui email.
“Ini akan menjadi sangat sulit,” katanya, “Tentu saja, premisnya adalah untuk menghormati hak asasi manusia dan menarik tangan pemerintah dari tubuh orang-orang.” [er/ft]
