Otoritas baru Taliban Afghanistan, Sabtu (22/1), memperingatkan bahwa mereka memiliki hak untuk menindak para pengunjuk rasa yang berbeda pendapat dan memenjarakannya. Hal tersebut diungkapkan kekhawatiran atas hilangnya dua aktivis perempuan meningkat.
Sejak mengambil alih kekuasaan pada Agustus, Taliban telah membubarkan paksa unjuk rasa, memukuli beberapa wartawan Afghanistan dan menangkap kritikus.
Pekan ini, aktivis perempuan mengatakan dua rekan mereka ditangkap dari rumah mereka di ibu kota setelah ikut berdemonstrasi.
Misi Bantuan PBB di Afghanistan menyerukan agar Taliban "memberikan informasi" tentang keberadaan Tamana Zaryabi Paryani dan Parwana Ibrahimkhel, yang dilaporkan diculik dari rumah mereka pada Rabu malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita AFP.
Juru bicara pemerintah Taliban Zabihullah Mujahid membantah ada perempuan yang ditahan, tetapi mengatakan pihak berwenang memiliki hak "untuk menangkap dan menahan para pembangkang atau mereka yang melanggar hukum.”
"Tidak ada yang boleh membuat kekacauan, karena itu mengganggu perdamaian dan ketertiban," katanya kepada AFP dalam sebuah wawancara.
Terdapat sejumlah protes kecil yang menuntut hak-hak perempuan. Namun Taliban melarang semua bentuk protes tanpa sanksi setelah kembali berkuasa.
“Jika ini terjadi di negara lain, orang-orang seperti itu akan ditangkap,” kata Mujahid. "Kami tidak mengizinkan kegiatan ilegal."
Pejabat provinsi telah mengeluarkan pedoman dan dekrit berdasarkan interpretasi lokal hukum Islam dan adat Afghanistan yang membatasi kebebasan perempuan.
Anak perempuan di sebagian besar provinsi tidak diizinkan untuk kembali ke sekolah menengah, universitas negeri ditutup, dan perempuan dilarang bekerja di sebagian besar sektor publik.
Pada hari Jumat, dua pekerja LSM internasional di Badghis mengatakan polisi agama mengeluarkan peringatan bahwa staf perempuan akan ditembak jika tidak mengenakan burqa. [ah]
