Semakin banyak orang tua yang bekerja di Amerika Serikat yang merayakan Hari Ibu pertama mereka dengan menggunakan cuti berbayar untuk merawat bayi yang baru lahir. Tetapi mayoritas masih harus bekerja agar dapat membayar perawatan untuk bayi baru lahir atau kerabat terkasih lainnya, bahkan di saat upaya untuk memperluas cuti berbayar bagi orang tua dan keluarga mulai mendapat perhatian publik.
Kelompok bipartisan di Senat dan DPR Amerika Serikat telah menghidupkan kembali upaya untuk memperluas cuti keluarga berbayar kepada lebih banyak pekerja, dengan membangun momentum untuk memperkenalkan undang-undang baru pada tahun ini.
Mengingat tidak ada undang-undang federal yang berlaku di seluruh negara, 13 negara bagian – ditambah District of Columbia – telah mengadopasi undang-undang cuti keluarga dan cuti medis berbayar, yang memberikan hak bagi pekerja untuk mengambil cuti berbayar guna merawat bayi baru lahir atau orang-orang terkasih lain yang membutuhkan perawatan.
Data terbaru dari Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat menunjukkan hanya 27% PNS yang mendapatkan cuti keluarga yang dibayar. Pekerja yang paling tidak mampu mengambil cuti tidak berbayar juga merupakan kelompok yang paling kecil kemungkinannya untuk mendapatkan akses pada cuti berbayar.
Menurut badan itu hanya 14% pekerja yang berada dalam kategori 25% upah terendah yang mendapatkan kesempatan tersebut. Dibandingkan 48% pekerja yang berada dalam kategori 10% upah tertinggi.
Elizabeth Gedmark, Wakil Presiden lembaga nonprofit “A Better Balance,” mengatakan bagi keluarga yang tidak memiliki cuti berbayar, bayi mereka “harus dirawat di tempat perawatan bayi (day care) bahkan ketika baru berusia dua minggu. Bayi-bayi itu bahkan belum diimunisasi dan belum memiliki pola menyusui yang tetap. Para ibu juga terpaksa untuk tidak lagi memberikan ASI lebih cepat dari yang mereka inginkan.”
Gedmark menyampaikan hal tersebut dalam konferensi virtual untuk memperjuangkan cuti keluarga berbayar yang diselenggarakan oleh WK Kellogg Foundation.
Menurut Pusat Analisis Kebijakan Dunia di Universitas California, Los Angeles, Amerika Serikat adalah satu dari hanya tujuh negara dan satu-satunya negara industrialisasi yang tidak memiliki kebijakan cuti melahirkan berbayar di tingkat nasional.
DPR dan Senat di negara bagian Pennsylvania kini sedang mempertimbangkan aturan hukum yang akan memberikan cuti keluarga berbayar hingga 20 minggu lewat pajak pendapatan. Langkah yang diusulkan tersebut mendapat dukungan bipartisan, namun beberapa anggota Partai Republik sangat menentang hal itu, dengan alasan biaya yang harus ditanggung oleh para pembayar pajak.
Ketidaksepakatan mengenai cara mendanai program cuti keluarga telah menjadi hambatan di negara-negara bagian lain, dan telah sejak lama menggagalkan upaya untuk mengesahkan undang-undang federal.
Partai Demokrat umumnya mendukung pendanaan program-program semacam itu melalui pajak pendapatan, sementara banyak anggota Partai Republik lebih memilih insentif pajak untuk mendorong – tetapi tidak mewajibkan – perusahaan untuk menawarkan cuti berbayar. [em/jm]
Forum