Sekelompok legislator dari partai politik yang berkuasa di Mongolia, Rabu (23/8), menyerukan agar PM negara itu mundur atas tuduhan menyalahgunakan kekuasaan karena menyerahkan proyek pemerintah untuk pembangunan jalan dan proyek-proyek lain ke relasi-relasi bisnis yang terkait hubungan politik dengannya.
Tiga puluh anggota State Great Hural, nama parlemen negara itu, dari Partai Rakyat Mongolia (MPP) dalam pernyataan mereka, Rabu (23/8), menuduh Jargaltulga Erdenebat melanggar prosedur parlemen dengan menandatangani tujuh kontrak senilai sekitar 328 juta dolar.
Erdenebat, yang menjabat sejak 2016, juga dituduh membagi-bagikan jutaan dolar uang kontan menjelang pemilu presiden putaran kedua 7 Juli lalu, untuk menggalang dukungan bagi kandidat dari partainya. Kandidat presiden dari MPP kalah dalam persaingan itu.
MPP menguasai 65 kursi di parlemen yang beranggotan 76 orang. Sisa kursi dikuasai partai oposisi, yakni Partai Demokratik Mongolia, dan sejumlah tokoh independen.
Para legislator oposisi diperkirakan akan mendukung tuntutan pengunduran diri tersebut, yang kemungkinan akan dikuti pengajuan mosi tidak percaya jika perdana menteri menolak mundur. Juli lalu, Mongolia memilih milyader pengusaha Khaltmaa Battulga, yang juga mantan juara yudo, dari Partai Demokratik Mongolia sebagai presiden baru. Ia mengalahkan saingannya dari MPP, Miyegombo Enkhbold, pada pemilu putaran kedua. [ab/uh]
