Tautan-tautan Akses

Protes atas Pembantaian Aleppo Digelar di Jakarta

  • Fathiyah Wardah

Lebih dari 100 orang menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Rusia di Jakarta untuk memrotes pembunuhan warga sipil di Aleppo, Suriah, dalam aksi hari Senin (19/12). (VOA/Fathiyah Wardah)

Lebih dari seratus orang yang menamakan diri Gerakan Kemanusiaan 212 menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, Senin (19/12). Mereka memprotes banyaknya warga sipil di Aleppo, Suriah, yang menjadi korban serangan udara pasukan Suriah dan Rusia.

Para demonstran - terdiri dari lelaki dan perempuan dewasa, serta anak-anak itu membawa beragam spanduk dan poster menunjukkan perempuan dan anak-anak menjadi korban perang di Suriah yang telah berlangsung sejak 2011. Spanduk dan poster dibentangkan pengunjuk rasa dari beragam elemen ini antara lain bertulisan "Stop the killing in Aleppo", Stop the Slaughter in Aleppo, Stop genocide. We stand with Aleppo."

Protes ini diwarnai takbir dan berbagai yel-yel, termasuk "Usir Rusia" dan Aleppo, Aleppo, selamatkan." Demonstran juga meletakkan spanduk bergambar Presiden Suriah Bashar al-Assad, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Iran Hasan Rouhani, dan pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah di jalanan untuk dilindas kendaraan.

Dalam orasinya, Muhammad Zaitun Rusmin dengan lantang menegaskan Gerakan Kemanusiaan 212 menentang segala bentuk pelanggaran hak asasi yang telah terjadi di Aleppo . Dia menuding Rusia hanya menjadikan pembasmian ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah) sebagai alasan untuk membantai kaum muslimin di Suriah.

Zaitun menambahkan Gerakan Kemanusiaan 212 mendukung segala upaya untuk menghentikan kejahatan perang terjadi di Aleppo. Ditambahkannya, kaum muslim di seluruh dunia tidak akan tinggal diam melihat tragedi kemanusiaan di Aleppo. Ia mendesak pemerintah Indonesia untuk tidak berpura-pura tuli dan buta atas penderitaan warga sipil di Aleppo. Zaitun menuntut pemerintah Indonesia bersikap tegas dan secara aktif ikut membantu penyelesaian tragedi kemanusiaan di Aleppo, serta memberikan bantuan kemanusiaan kepada para korban.

"Ketika orang-orang di Aleppo terbantai oleh pasukan Bashar al-Assad dibantu oleh Iran dan Rusia, malah Presiden kita mengunjungi Iran, bukan untuk memprotes. Boleh saja ada kepentingan antara kedua negara, tetapi seharusnya Bapak Presiden kita menyampaikan protes keras terhadap pemerintah Iran telah ikut serta melakukan pembantaian keji tersebut," ujar Zaitun.

Para peserta aksi 'GerakanKemanusiaan 212' di depan Kedutaan Besar Rusia di Jakarta hari Senin (19/12). (VOA/Fathiyah Wardah)
Para peserta aksi 'GerakanKemanusiaan 212' di depan Kedutaan Besar Rusia di Jakarta hari Senin (19/12). (VOA/Fathiyah Wardah)

Ustadz Abu Haris mendesak Presiden Joko Widodo untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia dan Iran, karena dianggap bertanggung jawab atas pembantaian di Aleppo.

"Umat Islam kecewa, sangat kecewa. Kami menyatakan kepada Anda, Bapak Jokowi, kami meminta kepada Anda putuskan hubungan diplomatik dengan Rusia, putuskan hubungan diplomatik dengan Iran," desak Abu Haris.

Krisis kemanusiaan di Aleppo meletup setelah pasukan rezim Assad mengepung dan memborbardir wilayah timur Aleppo dengan bantuan Rusia dan Iran. Ratusan ribu penduduk sipil terjebak dalam medan pertempuran. Situasi kian mengenaskan karena pasokan air, listrik, makanan, dan obat-obatan terhenti.

Pemerintah Suriah Selasa (13/12) pekan lalu mengklaim telah menguasai Aleppo Timur setelah kaum pemberontak menyerah. Jalur evakuasi bagi mereka dan warga sipil pun dibuka.

Dalam keterangan tertulis dilansir oleh Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia mendorong agar akses penuh dan tanpa hambatan segera diberikan bagi penyaluran bantuan kemanusiaan untuk warga Suriah di Kota Aleppo dan wilayah Suriah lainnya, khususnya yang dilakukan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) atau organisasi kemanusiaan internasional lainnya.

Indonesia mendesak proses perundingan perdamaian secara inklusif dan bersifat non-sektarian antara pihak bertikai segera dimulai kembali. Indonesia juga mendorong agar Dewan Keamanan PBB dapat mengambil langkah konkret terhadap tercapainya gencatan senjata dan penghentian kekerasan, serta dalam penyelesaian konflik di Suriah yang telah berlangsung lebih dari lima tahun.

Indonesia menekankan pentingnya penyelesaian konflik di Suriah melalui perundingan dan serta harus menghormati prinsip-prinsip seperti perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi dan penghormatan terhadap kedaulatan, integritas, dan keutuhan wilayah Suriah. [fw/em]

XS
SM
MD
LG