JAKARTA —
Presiden saat membuka Forum Anti Korupsi Indonesia di Istana Negara Jakarta Selasa (10/6), mengaku senang atas keinginan kuat dari dua pasang kandidat capres cawapres untuk melakukan pemberantasan korupsi.
"Saya juga menyimak debat antar calon presiden dan calon wakil presiden. Sebagai seseorang yang hampir 10 tahun mengemban tugas di negeri ini yang Insya Allah 4,5 bulan lagi akan mengakhiri tugas kami. Mendengar apa yang disampaikan oleh para capres dan cawapres saya senang. Saya mendengarkan langsung semangat dan komitmen serta keinginan kuat dari mereka untuk melakukan pemberantasan korupsi. Harapan saya adalah konsisten dan konsekuen untuk sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi," kata Presiden Yudhoyono.
Presiden mengaku dalam 10 tahun pemerintahannya, pemberantasan korupsi di Indonesia belum sepenuhnya berhasil. Presiden berharap presiden terpilih mendatang tetap komitmen dalam pemberantasan korupsi.
"The war againts corruption ini belum sepenuhnya berhasil kita menangkan. Oleh karena itu inilah yang menjadi tugas pengganti saya nanti. Mungkin juga penggantinya pengganti saya kelak. Masih akan berderet itu pemimpin-pemimpin beserta pemerintahannya yang harus mengemban tugas untuk memberantas korupsi," lanjut Presiden.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung memastikan DPR RI selama ini mendukung pemuh upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Bahkan menurutnya, DPR tidak pernah menghalangi KPK dalam memeriksa anggota dewan yang diduga terlibat kasus korupsi.
"Dari sisi internal institusi dewan, DPR tidak pernah sekalipun menghalangi KPK dalam memeriksa anggota dan pimpinan dewan yang diduga terlibat korupsi. Hal ini sebenarnya harus menjadi komitmen bersama dari 560 anggota DPR RI yang memang tidak sepenunya bebas dari korupsi," kata Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung.
Dalam debat capres cawapres bertemakan Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan yang bersih dan Kepastian Hukum, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Senin malam (9/6), pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, menyatakan komitmennya dalam pemberantasan korupsi.
Prabowo Subianto dalam pemaparan visi dan misinya memastikan akan membentuk pemerintahan yang bersih dari korupsi.
"Kita ingin demokrasi yang bisa membawa kemakmuran kepada rakyat Indonesia. Untuk itu pemerintahan yang bersih dari korupsi adalah syarat mutlak untuk mencapai ini," kata Prabowo.
Sementara itu Jusuf Kalla, cawapres dari Joko Widodo memastikan, dirinya bersama Joko Widodo akan lebih menguatkan kewenangan dari KPK sebagai lembaga hukum pemberantas korupsi.
"Institusi hukum harus kita perkuat dengan baik. KPK sebagai unsur yang kuat untuk menjaga negara dari korupsi harus diperkuat. Jangan penyidiknya hanya 60 orang. harus diperkuat staf, disiplin dan tentunya anggarannya," kata Jusuf Kalla.
Pada akhir 2013, Transparency Internasional mengeluarkan Corruption Perception Index (CPI) atau Index Presepsi Korupsi. Dalam CPI tahun 2013, Indonesia menduduki posisi peringkat 114 dari 177 negara. Posisi Indonesia ini meningkat empat peringkat dari CPI tahun 2012. Namun, skor CPI Indonesia tidak berubah dari 2012, yakni 32.
CPI merupakan Indeks gabungan yang mengukur korupsi secara global. CPI mengukur tingkat persepsi korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan politisi.
Penilaian CPI ini menggunakan sistem peringkat serta skor dari 0 hingga 100. Skor 0 diartikan sebagai negara yang sangat korup, sedangkan nilai 100 merupakan negara yang sangat bersih korupsi.
"Saya juga menyimak debat antar calon presiden dan calon wakil presiden. Sebagai seseorang yang hampir 10 tahun mengemban tugas di negeri ini yang Insya Allah 4,5 bulan lagi akan mengakhiri tugas kami. Mendengar apa yang disampaikan oleh para capres dan cawapres saya senang. Saya mendengarkan langsung semangat dan komitmen serta keinginan kuat dari mereka untuk melakukan pemberantasan korupsi. Harapan saya adalah konsisten dan konsekuen untuk sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi," kata Presiden Yudhoyono.
Presiden mengaku dalam 10 tahun pemerintahannya, pemberantasan korupsi di Indonesia belum sepenuhnya berhasil. Presiden berharap presiden terpilih mendatang tetap komitmen dalam pemberantasan korupsi.
"The war againts corruption ini belum sepenuhnya berhasil kita menangkan. Oleh karena itu inilah yang menjadi tugas pengganti saya nanti. Mungkin juga penggantinya pengganti saya kelak. Masih akan berderet itu pemimpin-pemimpin beserta pemerintahannya yang harus mengemban tugas untuk memberantas korupsi," lanjut Presiden.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung memastikan DPR RI selama ini mendukung pemuh upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Bahkan menurutnya, DPR tidak pernah menghalangi KPK dalam memeriksa anggota dewan yang diduga terlibat kasus korupsi.
"Dari sisi internal institusi dewan, DPR tidak pernah sekalipun menghalangi KPK dalam memeriksa anggota dan pimpinan dewan yang diduga terlibat korupsi. Hal ini sebenarnya harus menjadi komitmen bersama dari 560 anggota DPR RI yang memang tidak sepenunya bebas dari korupsi," kata Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung.
Dalam debat capres cawapres bertemakan Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan yang bersih dan Kepastian Hukum, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Senin malam (9/6), pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, menyatakan komitmennya dalam pemberantasan korupsi.
Prabowo Subianto dalam pemaparan visi dan misinya memastikan akan membentuk pemerintahan yang bersih dari korupsi.
"Kita ingin demokrasi yang bisa membawa kemakmuran kepada rakyat Indonesia. Untuk itu pemerintahan yang bersih dari korupsi adalah syarat mutlak untuk mencapai ini," kata Prabowo.
Sementara itu Jusuf Kalla, cawapres dari Joko Widodo memastikan, dirinya bersama Joko Widodo akan lebih menguatkan kewenangan dari KPK sebagai lembaga hukum pemberantas korupsi.
"Institusi hukum harus kita perkuat dengan baik. KPK sebagai unsur yang kuat untuk menjaga negara dari korupsi harus diperkuat. Jangan penyidiknya hanya 60 orang. harus diperkuat staf, disiplin dan tentunya anggarannya," kata Jusuf Kalla.
Pada akhir 2013, Transparency Internasional mengeluarkan Corruption Perception Index (CPI) atau Index Presepsi Korupsi. Dalam CPI tahun 2013, Indonesia menduduki posisi peringkat 114 dari 177 negara. Posisi Indonesia ini meningkat empat peringkat dari CPI tahun 2012. Namun, skor CPI Indonesia tidak berubah dari 2012, yakni 32.
CPI merupakan Indeks gabungan yang mengukur korupsi secara global. CPI mengukur tingkat persepsi korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan politisi.
Penilaian CPI ini menggunakan sistem peringkat serta skor dari 0 hingga 100. Skor 0 diartikan sebagai negara yang sangat korup, sedangkan nilai 100 merupakan negara yang sangat bersih korupsi.
