Tautan-tautan Akses

Presiden Minta Pihak yang Bersengketa di Laut China Selatan Menahan Diri


Presiden Joko Widodo berbicara di lembaga Brookings Institution di Washington, DC (27/10). (VOA Indonesia)
Presiden Joko Widodo berbicara di lembaga Brookings Institution di Washington, DC (27/10). (VOA Indonesia)

Presiden berbicara beberapa jam setelah kapal perang Angkatan Laut AS berlayar melewati salah satu pulau buatan China di Kepulauan Spratly untuk menantang klaim kedaulatan China.

Presiden Joko Widodo hari Selasa (27/10) menyerukan semua pihak yang bersengketa di Laut China Selatan untuk menahan diri, dan bagi China dan blok wilayah Asia Tenggara untuk mulai membahas substansi pedoman perilaku untuk mengelola ketegangan di sana.

Presiden berbicara di Washington, beberapa jam setelah kapal perang Angkatan Laut AS berlayar melewati salah satu pulau buatan China di Kepulauan Spratly untuk menantang klaim kedaulatan China, langkah yang memicu kemarahan Beijing.

Presiden Jokowi, yang bertemu dengan Presiden Barack Obama hari Senin, tidak secara langsung mengacu kepada tindakan AS. Ia mengatakan Indonesia mendukung kebebasan navigasi tapi juga menegaskan netralitas bangsa.

Indonesia memiliki pulau-pulau yang mungkin masuk ke dalam klaim maritim ekspansif China di Laut China Selatan, tapi tidak menganggap diri sebagai salah satu yang mengklaim kepulauan dan pulau karang yang disengketakan.

"Indonesia bukan pihak yang bersengketa namun kami memiliki kepentingan sah atas perdamaian dan stabilitas di sana. Kami menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri dan tidak mengambil tindakan yang dapat meremehkan kepercayaan dan kepercayaan diri dan berisiko terhadap perdamaian dan stabilitas di wilayah itu," ujarnya di lembaga kajian dan pemikiran Brookings Institution.

Ia mengatakan Indonesia, negara terbesar di Asia Tenggara, siap memainkan "peran aktif" dalam menyelesaikan sengketa.

Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan China tidak melakukan banyak terobosan dalam 10 tahun terakhir dalam negosiasi mengenai pedoman perilaku yang mengikat di Laut China Selatan, saluran besar untuk perdagangan dunia.

China mengatakan praktis seluruh Laut China Selatan adalah miliknya, sementara Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam mengklaim sebagian atau semua wilayahnya.

Sejak 2013, China telah mempercepat pembangunan pos-pos terluar baru dengan menumpuk pasir di atas karang dan atol dan kemudian membuat bangunan, pelabuhan dan jalur udara yang cukup besar untuk menampung pesawat pembom dan jet tempur.

Pelayaran oleh kapal AS hari Selasa merupakan upaya terbesar Washington untuk mendemonstrasikan bahwa pulau-pulau buatan China tidak dapat dianggap sebagai wilayah kedaulatan dengan hak atas perairan sekitarnya.

Namun Beijing mengatakan langkah itu merusak hubungan AS-China dan perdamaian regional. [hd]

Recommended

XS
SM
MD
LG