Dalam kunjungan kerjanya baru-baru ini (10/3), kepada jaringan media lokal Presiden Jokowi mengatakan, Aceh perlu memfokuskan penggunaan pelabuhan, salah satunya pelabuhan dan kawasan bebas Sabang.
Jokowi mendorong otoritas pemerintah setempat, utamanya Wali kota Sabang bersama mitranya agar lebih fokus dalam pengembangan kawasan, terutama terkait tata kelola pelabuhan dan pariwisata Sabang.
“Menteri terkait saya sudah perintahkan melakukan identifikasi kebutuhan Sabang, Menteri Koordinator Kemaritiman sudah kita perintahkan untuk melakukan identifikasi secepatnya, tahun 2015 ini akan dimulai, apa yang dibutuhkan akan dimulai,” ujarnya.
Presiden dan rombongan menteri meninjau Pelabuhan Bebas Sabang yang telah rampung pengerjaannya. Pemerintah pusat mendorong pelabuhan Sabang memperkuat konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia, tambah Presiden.
Presiden Jokowi optimistis dengan masuknya lebih besar peluang investasi, dapat mendorong Sabang danAceh lebih berkembang secara ekonomi, salah satunya dengan mewujudkan pelabuhan Sabang menjadi pelabuhan dengan fasilitas berstandar internasional, sehingga menjadi pelabuhan penghubung (trans shipment), yang terintegrasi dengan jalur pelayaran regional dan internasional.
Pegiat investasi hijau Aceh Marini M Daod mengatakan, pengembangan kawasan pelabuhan bebas Sabang terkait investasi perlu lebih mempertimbangkan partisipasi masyarakat dan aspek sosial lainnya, daya dukung lingkungan dan ekosistem kawasan.
“Aceh ini ujung Indonesia, yang cukup strategis untuk pelayaran dan penerbangan. Pembukaan pelabuhan di Meulaboh dan Sabang, ini cukup mudah ke India dan China, memudahkan menjangkau Asia Tenggara, kita (Aceh) langsung berada di jalur pelayaran tersibuk dunia, selat Malaka,” tambahnya.
Analis mengatakan,perekonomian Aceh lebih bangkit dan berdampak luas dengan upaya pemerintah pusat kembali menghidupkan kawasan pelabuhan bebas, mendorong masuknya lebih banyak investasi multisektor. Penetapan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone, FTZ) dinilai akan memudahkan pemerintah untuk menarik investor. Dengan panjang dermaga mencapai 500 meter, lebar 50 meter dan kedalaman laut 30 meter, maka pelabuhan Sabang cukup memenuhi syarat guna dikembangkan menjadi pelabuhan yang terintegrasi dengan provinsi dan negara lain.
Gubernur Aceh Dr Zaini Abdullah dalam kesempatan mendampingi kunjungan presiden ke Sabang Selasa pekan lalu (10/3) meminta dukungan penuh presiden dan jajaran menteri, agar revitalisasi infrastrukur prioritas, baik pelabuhan, banda udara dan sejumlah program nasional sektor maritim bisa segera diwujudkan di Aceh.
“Menetapkan Sabang sebagai hub-international port dalam pengembangan sektor kemaritiman poros maritim. Kami mohon pengembangan pelabuhan perikanan samudera terpadu Pulo Aceh, masuk dalam rencana program pembangunan 100 sentra perikanan nasional,” kata Zaini.
Beberapa warga pelaku usaha lokal mengatakan, kunjungan Presiden Jokowi dan kesungguhannya memperhatikan Sabang dinilai akan membuka lebih banyak peluang ekonomi baru berbasis komunitas.
Salah seorang koordinator pemuda Sabang, Hijrah Saputra, yang juga mantan duta wisata Aceh mengatakan, kalangan muda dapat berperan dalam pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM yang menopang sektor pariwisata.
“Kita sedang kembangkan konsep UMKM sektor ekonomi kreatif penungjang pariwisata, itu yang digagas presiden Jokowi, baru ada di Solo, kita akan kembangkan di Sabang. Saya usul ke Pak Jokowi agar terus mendorong sektor wisata dan ekonomi kreatif di Indonesia,” tambah Hijrah.
Sabang dalam hal pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM, tambah Hijrah merujuk kepada konsep kewirausahaan yang dikembangkan Presiden Jokowi di Solo dan sejumlah wilayah di tanah air.
Otoritas pemerintah Aceh sebelumnya telah menyiapkan dokumen-dokumen terkait pengembangan kawasan Sabang dan menyampaikannya kepada presiden dan jajaran menteri terkait. Pemerintah Aceh juga tengah menjajaki keterlibatan badan donor internasional untuk masuk menanamkan investasinya di Sabang.
Sebelumnya, beberapa turis lokal maupun manca negara sempat mengeluhkan minimnya berbagai fasilitas penunjang pariwisata di Aceh pada umumnya, terutama terkait akomodasi, pusat kuliner, transportasi serta masalah-masalah pelayanan lainnya.
Otoritas pemerintah pusat menyatakan mereka cukup serius memperhatikan pembangunan kawasan pelabuhan Sabang, ditandai dengan berbagai program pemerintah pusat yang telah mengucurkan anggaran mencapai Rp 2,8 triliun terutama untuk pengembangan dan peningkatan perekonomian Sabang.
