Tautan-tautan Akses

Polisi Diminta Tak Gegabah Gunakan Pasal-Pasal Pemufakatan Jahat

  • Fathiyah Wardah

Diskusi Demokrasi Seri Makar di Kantor LBH Jakarta, Rabu (22/2). Papang Hidayat dari Amnesty Internasional (kiri),Supriyadi Eddy Wadhyono (Direktur ICJR), Eva Ahjani Zulfa ( Kriminolog UI). (Foto: VOA/Fathiyah Wardah)

Sejumlah aktivis dan pengamat meminta polisi tidak gegabah menggunakan pasal-pasal tentang permufakatan jahat, dan seharusnya bisa membedakan mana yang memang merupakan tindakan permufakatan jahat, mana yang sekedar kebebasan berekspresi.

Istilah makar kembali menjadi sorotan setelah polisi menangkap sepuluh orang termasuk aktivis senior Sri Bintang Pamungkas menjelang “Aksi Bela Islam” 2 Desember lalu. Kesepuluh orang ini dituding merencanakan makar atau menggulingkan pemerintahan sah, dengan alasan sehari sebelum unjukrasa itu mereka melangsungkan rapat yang membahas rencana menggulingkan pemerintahan Joko Widodo.

Namun, penangkapan dan tudingan itu memicu polemik karena sebagian pengamat hukum menilai tuduhan makar tidak bisa dikenakan begitu saja tanpa alasan yang tepat.

Dalam diskusi di kantor Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta, Rabu (22/2), Papang Hidayat dari Amnesty International mengatakan sejatinya hukum hak asasi manusia internasional tidak mengenal kata makar. Menurutnya, yang diatur adalah pembatasan atau keleluasaan ekspresi tanpa kekerasan. Kalau perlu dibatasi apakah itu harus dikriminalisasi atau tidak. Ini diatur secara tegas dalam hukum hak asasi manusia internasional yang juga sudah diratifikasi oleh Indonesia.

"Negara diminta untuk membatasi segala bentuk advokasi kebencian berbasis kebangsaan, berbasis agama, dan berbasis ras atau etnik yang merupakan bagian dari satu hasutan untuk melakukan diskriminasi kebencian atau kekerasan," tutur Papang.

Sementara itu, kriminolog Universitas Indonesia Eva Ahjani Zulfa lebih memusatkan perhatian pada penggunakan KUHP untuk menjerat kesepuluh orang itu. Polisi lanjutnya harus hati-hati dalam menggunakan pasal-pasal pemufakatan jahat ini.

"Makar apakah tepat diterjemahkan sebagai serangan. Serangan maknanya adalah serangan fisik. Kalau diterjemahkan seperti itu, kita bertanya-tanya nggak konsisten dong pasal 87 dengan terminologi itu sendiri. Karena yang namanya serangan fisik, permulaan pelaksanaan harus diterjemahkan sebagai adanya perbuatan mewujudkan kemampuan itu," kata Eva.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Eddy Wadhyono mengatakan tidak ada terjemahan resmi mengenai makar dalam KUHP. Dari sekitar 15 putusan pengadilan yang diteliti ICJR, makar tidak dimaknai sebagai sebuah serangan.

"Karena tidak ada parameter jelas terhadap pengertian anslaag atau makar akhirnya pengadilan digunakan untuk mengkriminalkan teman-teman yang melakukan ekspresi sah secara damai, mungkin karena pikiran politiknya ingin mendirikan negara sendiri, merdeka, dan sebagainya. Maka kita perlu meluruskan kembali makna dari makar atau anslaag seperti apa yang diinginkan para pembuat undang-undang saat itu," jelas Supriadi.

ICJR mengajukan gugatan mengenai pasal-pasal berkaitan makar ke Mahkamah Konstitusi dan sampai saat ini belum ada putusan. [fw/em]

XS
SM
MD
LG