Setelah dilantik oleh Raja Abdullah, perdana menteri mendatang Yordania Omar Razzaz Kamis (7/7) mengatakan ia akan membatalkan RUU pajak penghasilan yang kontroversial, yang memicu protes selama sepekan.
“Suatu kesepakatan telah dicapai untuk menyusun ulang legislasi tersebut,” ujar Razzaz dalam konferensi pers di Amman setelah bertemu dengan para legislator.
Raja Abdullah mengangkat Razzaz, seorang anggota kabinet, sebagai perdana menteri baru hari Selasa (5/6), setelah Hani Mulki mengundurkan diri hari Senin, di tengah-tengah protes besar-besaran menentang dukungan Mulki terhadap langkah-langkah penghematan.
Ribuan warga Yordania yang marah turun ke jalan-jalan untuk menuntut agar pemerintah membatalkan reformasi yang tidak populer yang berasal dari kebijakan-kebijakan yang digerakkan Dana Moneter Internasional. Para demonstran mengklaim reformasi tersebut telah mengikis taraf hidup rakyat.
Dokter, pengacara dan guru melancarkan aksi mogok di berbagai penjuru Yordania hari Rabu. Mereka berang karena tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi serta harga-harga yang meningkat.
Yordania menyatakan kesulitan ekonominya bersumber dari instabilitas di kawasan sekitarnya dan karena beban menanggung ratusan ribu pengungsi Suriah tanpa bantuan internasional yang memadai.
Para kreditor internasional telah mendorong reformasi ekonomi untuk membantu mengurangi utang publik Yordania, akibat melesunya perekonomian sehubungan dengan gejolak di kawasan. [uh/ab]
