Tautan-tautan Akses

Plakat Simbol Perjuangan Demokrasi di Thailand Dicabut


Petugas polisi yang mengenakan masker wajah berjejer, melindungi kawasan di sekitar Grand Palace saat melakukan aksi protes di Bangkok, Thailand, Minggu, 20 September 2020. (Foto: AP)

Sebuah plakat yang ditujukan untuk menghormati perjuangan demokrasi di Thailand telah dicabut kurang dari 24 jam setelah dipasang para demonstran antipemerintah di sebuah lapangan bersejarah d ibu kota.

Plakat tersebut dipasang Minggu (20/9), di Sanam Luang, lapangan di mana puluhan ribu orang menggelar demonstrasi damai pada akhir pekan lalu. Namun, pada Senin pagi (21/9), para wartawan mendapati plakat itu telah hilang.

Aksi protes selama dua hari itu merupakan yang terbesar tahun ini, yang digelar para demonstran yang menyerukan diselenggarakannya pemilihan umum baru dan reformasi kerajaan.

Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas pencabutan plakat itu. Taiwuth Kankaew, Direktur Pekerjaan Umum Otoritas Kota Bangkok, yang bertanggung jawab memantau dan memperbaiki kerusakan di Sanam Luang, mengaku tidak tahu menahu mengenai pencabutan plakat tersebut.

Plakat yang dipasang di Sanam Luang merupakan pengganti simbolis dari plakat yang secara misterius hilang tiga tahun lalu di sebuah lokasi lain di Bangkok. Plakat yang ditujukan untuk menghormati Revolusi Siam 1932 itu belakangan diganti oleh sebuah plakat penghormatan terhadap kerajaan.

Parit Chirawak, salah seorang pemimpin protes yang menghadiri upacara pemasangan plakat di Sanam Luang, mengatakan, Senin (21/9), pencabutan plakat itu bukan masalah. “Yang penting plakat itu sudah terpasang di hati rakyat,” katanya.

Aksi protes akhir pekan lalu menuntut pembatasan kekuasaan raja, pengawasan lebih ketat keuangan istana dan penyelenggaraan dialog terbuka dengan kerajaan. Mereka juga mengajukan petisi yang menuntut reformasi kerajaan.

Aksi protes yang mempersoalkan kerajaan belum pernah terjadi sebelumnya. Telah lama Thailand menempatkan kerajaan sebagai lembaga yang sangat suci di negara itu. Posisinya dilindungi militer, dan banyak rakyat mencintainya tanpa syarat. Banyak pihak juga menahan diri untuk tidak mengecam kerajaan karena adanya lese majeste law atau Undang-undang Pelindung Keluarga Kerajaan yang menjanjikan hukuman tiga hingga 15 tahun penjara. [ab/uh]

Lihat komentar (1)

Forum ini telah ditutup.

Recommended

XS
SM
MD
LG