Petani karet tak punya pilihan lain selain bertahan di tengah situasi melemahnya harga karet alam. Tanaman karet tidak bisa ditebang begitu saja dan berganti komoditas lain.
“Petani karet itu sudah nekat. Selagi ban mobil, ban motor, ban pesawat masih menggunakan karet, dia akan tetap menanam karet. Kecuali tidak punya harga lagi,” ujar Zaman A. Somad, Ketua Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo) Sumatera Selatan kepada VOA
Pemerintah, lanjut Zaman, tetap abai dengan harga karet yang rendah,meski pihaknya sudah menerangkan situasi yang dihadapi petani dalam berbagai pertemuan. Padahal, pemerintah menerima pemasukan negara dari pajak karet, tuturnya.
“Tapi kalau karet sudah tidak punya harga lagi, berarti pemerintah tidak becus,” katanya.
Zaman bahkan tidak mau lagi memakai istilah harga karet turun. Menurutnya, istilah yang tepat adalah harga itu berubah. Karet alam di tingkat petani saat ini hanya dihargai maksimal Rp 9.000 per kilo, turun dari sekitar Rp 16.000 per kilo pada 2017.
“Petani karet ini beruntunglah masih bisa makan karena harga karet ini jauh benar. Tidak sesuai dengan keadaan sembilan bahan pokok. Manakah sekarang produksi menurun lagi, musim kemarau ini,” keluh Zaman.
Permintaan Naik, Harga Turun
Pemerintah bukannya tidak bertindak. Dalam pertemuan dengan petani karet di Sumatra Selatan pada Maret 2019, Jokowi memaparkan empat langkah untuk menopang harga karet alam domestik.
Satu, dia memerintahkan BUMN untuk membeli karet petani. Kedua, mendorong dibangunnya pabrik pengolahan karet di dalam negeri. Ketiga, Jokowi meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memanfaatkan karet sebagai campuran aspal jalan. Terakhir, Jokowi berjanji akan mengajak dua negara produsen terbesar karet, yaitu Malaysia dan Thailand untuk merencanakan langkah bersama.
“Kita sudah kontak mereka untuk mengendalikan suplai ke pasar, agar bisa diturunkan,” kata Jokowi ketika itu.
Indonesia, Malaysia dan Thailand, -- tiga negara penghasil karet terbesar di dunia -- adalah anggota International Tripartite Rubber Council (ITRC), yang dibentuk ketiganya untuk menyusun kesepakatan bersama mengendalikan harga karet.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengaku heran dengan rendahnya harga karet meski ITRC sudah punya kesepakatan pengurangan produksi. Tambah lagi, saat ini sebenarnya permintaan pasar internasional sedang naik.
Itu anomalinya. Kita semua bingung. Nampaknya kesepakatan di ITRC untuk pembatasan itu tidak efektif. Tidak dipegang betul. Harusnya dengan kita mengendalikan suplai, maka sisi suplai ini harusnya agak direm. Tetapi masih belum. Sekarang barangkali semua negara sudah merasakan dampaknya,” kata Enggartiasto di Yogyakarta, Senin (7/10).
Enggartiasto berada di Yogyakarta untuk menghadiri konferensi negara produsen karet yang tergabung dalam The Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC).
Namun, Enggartiasto yakin harga komoditas itu akan terkoreksi dalam beberapa waktu ke depan meski ada ketidakpastian. Pasalnya, beberapa negara penghasil karet terbesar sedang menghadapi serangan jamur pada tanaman karet yang cukup mengkhawatirkan. Diperkirakan serangan jamur itu akan menurunkan produksi karet alam.
Selain itu, ITRC akan bertemu kembali pada November untuk membahas persoalan tersebut.
Karet untuk Campuran Aspal
Strategi Jokowi lainnya adalah penggunaan karet untuk campuran aspal jalan. Untuk 2019, Kementerian PUPR menganggarkan pembelian sekitar 2.500 ton karet campuran aspal.
Enggartiasto mengaku belum bisa mengukur seberapa besar dampak pemanfaatan karet untuk aspal, bagi perbaikan harga komoditas tersebut.
“Kita masih uji coba untuk campuran aspal dan karet itu. Tetapi kalau ini ditingkatkan, pengaruhnya cukup signifikan. Saya belum berani untuk masuk dalam angka, karena pembangunan infrastruktur kita terus berkembang,” ujar Enggartiasto.
Imam Pambagyo, dirjen perundingan perdagangan internasional Kemendag, mengatakan semua negara produsen karet mengalami masalah yang sama. Keputusan untuk menggunakan karet sebagai campuran aspal juga ditempuh Thailand. Meski secara teknis penerapannya berbeda, kondisi ini menggambarkan bagaimana negara produsen berupaya menaikkan konsumsi domestiknya.
Indonesia dalam tahap awal skema pemanfaatan karet untuk infrastruktur, tetapi pemerintah akan terus mendorongnya. Imam berharap tahun depan pemerintah bisa mendorong peningkatan pemanfaatan karet untuk aspal jalan.
“Karena ini nanti, akan terkait dengan persiapan peralatan kontraktor, kemudian jenis daerah yang menggunakan karet seperti ini. Yang sedang coba kita hubungkan itu, antara sektor karetnya dengan sektor penggunanya,” kata Imam.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Kementerian PUPR sudah meneliti pemanfaatan karet untuk campuran aspal sejak 2007. Pada 2015, Kemen PUPR, Kementerian Perindustrian dan Puslit Karet mulai bekerjasama dalam proyek itu. Menurut data Kemen PUPR, pada 5 November 2017 dilakukan penghamparan pertama kali, antara lain di ruas jalan raya Parung – Depok.
Terkait ANRPC, Iman berharap konferensi ini dapat memberikan rekomendasi terkait keberlangsungan karet alam. Dia mengatakan, petani karet saat ini menghadapi berbagai tantangan, seperti biaya tambahan untuk memperbaiki praktik bertani, mempertahankan kualitas produksi karet, serta biaya sertifikasi.
Anggota ANRPC berasal dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, produsen, pedagang, konsumen, peneliti, asosiasi karet, dan unsur terkait lain di 13 negara, yaitu Bangladesh, Kamboja, China, India, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Srilanka, Thailand, dan Vietnam.
Karet alam merupakan komoditas ekspor nonmigas kedua terbesar Indonesia. Pada 2018, Indonesia mengekspor 2,95 juta ton senilai AS$4,16 miliar. Sekitar 80 persen produksi karet alam Indonesia diekspor, sedang sisanya dikonsumsi pasar domestik.
Indonesia adalah penghasil karet alam terbesar kedua di dunia dengan produksi mencapai 3,63 juta ton dari lahan perkebunan karet seluas 3,67 juta hektare. Sebanyak 85 persen lahan perkebunan tersebut dimiliki oleh 2,5 juta petani rakyat. [ns/ft]
