Tautan-tautan Akses

Peringati May Day: Buruh Tolak Upah Murah, Tuntut Hapus Sistem Kerja Kontrak

  • Fathiyah Wardah

Belasan ribu buruh dari berbagai serikat pekerja memperingati hari buruh internasional atau yang akrab disebut May Day dengan melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Senin, 1 Mei 2017. (VOA/Fathiyah Wardah)

Belasan ribu buruh dari berbagai serikat pekerja memperingati hari buruh internasional atau yang akrab disebut May Day dengan berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta.

Dengan membawa berbagai spanduk, belasan ribu buruh hari Senin (1/5) melakukan long march dari beberapa lokasi menuju Istana Negara, Jakarta. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal kepada wartawan mengatakan dalam aksi ini buruh kembali mendesak penghapusan sistem kerja kontrak atau outsourcing, menuntut peningkatan jaminan sosial dan menolak upah murah.

Iqbal mengatakan rata-rata upah buruh Indonesia masih berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Vietnam. Upah buruh Indonesia hanya sedikit lebih baik menang dari Loas dan Kamboja.

Said Iqbal menyatakan data Organisasi Buruh Internasional ILO menunjukkan upah minimum buruh di Indonesia hanya sebesar US$171 per bulan atau jika dikonversi dengan kurs 13.500 rupiah per satu dolar Amerika maka menjadi sekitar Rp.2.300.000,- . Angka ini lebih rendah dibanding upah buruh di Vietnam yaitu US$187, di Malaysia yaitu US$390, di Thailand yaitu U$392 dan di Filipina yaitu US$360 setiap bulan.

Selain menolak upah murah, para buruh juga mendesak penghapusan sistem kerja kontrak.

Iqbal mengatakan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi tahun 2012 disebutkan bahwa hanya ada lima jenis pekerjaan yang bisa diterapkan dalam sistem ini yaitu cleaning service, catering, security, driver, dan jasa penunjang perminyakan. Namun kenyataannya, banyak perusahaan penyedia jasa outsourching menyediakan pekerjaan lain di luar lima bidang tersebut dengan sistem kerja kontrak.

Para buruh juga meminta pemerintah menindak perusahaan yang memanfaatkan tenaga kerja dengan dalih magang, serta meminta agar jaminan kesehatan dapat digratiskan dari iuran dan mengambil preminya dari pajak.

"Kami meminta jaminan kesehatan seluruh rakyat gratis melalui pembayaran pajak karena BPJS kesehatan telah gagal selalu defisit melayani jaminan kesehatan. Jaminan pensiun kami minta sama dengan pegawai negeri (PNS,TNI, Polri) yaitu 60 persen dari upah terakhir, bukan 15 tahun lagi hanya Rp300 tidak masuk akal," kata Said.

Sementara Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan pemerintah berusaha mengupayakan keseimbangan antara meningkatkan kesejahteraan buruh dan kemampuan perusahaan. Kementeriannya ujar Hanif sangat serius menyelesaikan permasalah yang dihadapi oleh buruh.

"Kenapa kemudian pemerintah ini perlu mengambil kebijakan yang terbaik dengan menjaga keseimbangan kepentingan, kuncinya kan disitu karena kalau keseimbangan tidak tercipta bisa masalah baru yang muncul," jelas Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri .

Meskipun aksi buruh berakhir damai, aksi peringatan hari buruh internasional ini juga diwarnai oleh pembakaran karangan-karangan bunga untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang terpasang di jalanan sekitar Balai Kota. Mereka mengangkuti sejumlah karangan bunga, menumpuknya, dan membakarnya. Tidak jelas alasan dibalik insiden yang dinilai banyak pihak menodai semangat unjuk rasa para buruh.

Unjuk rasa untuk memperingati Hari Buruh Internasional 1 Mei ini tidak saja dilakukan di Jakarta, tetapi juga di sejumlah daerah di Indonesia. [fw/em]

XS
SM
MD
LG