Sementara PBB bekerja sama dengan para pihak-pihak lokal maupun internasional untuk merancang sebuah konstitusi Suriah baru, para perempuan Suriah menuntut sebuah kursi dalam perundingan itu untuk menjamin agar kekhawatiran dan pendapat mereka dipertimbangkan dalam menentukan masa depan Suriah.
Tuntutan akan partisipasi perempuan itu muncul di tengah upaya-upaya internasional untuk mendorong proses negosiasi politik intra-Suriah untuk mengakhiri tujuh tahun perang Suriah.
Pihak-pihak yang berkepentingan sekarang ini sedang terlibat dalam diskusi mengenai pembentukan sebuah komite yang akan diberi tugas untuk mengawasi penyusunan konstitusi baru Suriah.
"Penting bagi perempuan untuk ambil bagian dalam pembuatan konstitusi, karena apabila perempuan tidak diwakili, tidak akan ada jaminan nyata bagi hak-hak mereka dalam proses legislatif di masa depan," kata Rima Flihan, seorang penulis dan aktivis HAM ternama Suriah yang berbasis di Australia, kepada VOA.
Flihan menambahkan bahwa konstitusi itu akan menjadi dasar bagi UU di masa depan dan keterwakilan perempuan penting untuk melindungi hak-hak seluruh warga Suriah, termasuk perempuan dan kelompok-kelompok minoritas. [vm]
