Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Rabu (23/9) membela rencana uji coba COVID-19 pemerintahnya ketika anggota oposisi di parlemen mengklaim pemerintah kehilangan kendali atas uji coba.
Perdebatan itu berlangsung selama sidang mingguan di parlemen, satu hari setelah Johnson mengumumkan pembatasan baru COVID-19 menyusul munculnya kembali kasus baru di seluruh Inggris.
Pemimpin oposisi, Partai Buruh, Keir Starmer mengecam Johnson karena mengatakan tes dan pelacakan "sangat sedikit atau tidak ada hubungannya" dengan penularan penyakit itu, setelah sebelumnya menganggapnya sebagai "masalah penting" beberapa bulan lalu.
Johnson menjawab bahwa yang ia maksudkan adalah tes tidak ada hubungannya dengan penyebaran penyakit yang sebenarnya, dengan mengatakan, "Fakta yang jelas dari biologi dan epidemiologi menunjukkan bahwa penyakit ini ditularkan melalui kontak manusia atau kontak aerosol.”
Perdana menteri itu kemudian menjelaskan pada awal pandemi, pemerintah tidak memiliki kapasitas pengujian dan penelusuran, seperti yang dilakukan sekarang. Ia mengatakan, Layanan Kesehatan Nasional sekarang memiliki kemampuan "untuk melihat secara terperinci di mana epidemi menyebar, tepatnya kelompok mana yang terinfeksi."
Johnson mengatakan itulah sebabnya mengapa mereka bisa menerapkan penutupan wilayah tersendiri secara lokal seperti yang diberlakukan di timur laut Inggris pekan lalu.
Selasa, Johnson mengumumkan jam buka yang lebih pendek untuk bar, pub dan restoran, masker wajib untuk pekerja ritel dan mendesak warga yang mampu bekerja dari rumah untuk melakukannya. Pengumuman ini keluar setelah Inggris mencatat 4.926 kasus virus corona yang dikonfirmasi dalam 24 jam, total harian tertinggi sejak awal Mei dan empat kali lipat dari bulan lalu. [my/jm]
