Setelah berminggu-minggu pemogokan transportasi yang melumpuhkan, pemerintah Perancis secara resmi akan memaparkan undang-undang reformasi pensiun yang kontroversial pada Jumat (24/1/2020).
Hal itu akan menguji kemampuannya mengatasi tentangan serikat kerja yang kuat, dan merombak sistem pensiun yang merupakan salah satu pensiun yang paling ramah pekerja di Eropa.
Reformasi pensiun boleh dikata merupakan isu yang paling penting dan bermasalah dari janji kampanye Presiden Emmanuel Macron yang lebih luas untuk membuat Perancis lebih berkesinambungan dalam ekonomi dan ramah bisnis. Namun masih belum jelas apakah ia akan berhasil setelah pemerintah sebelumnya gagal dan pemilih yang marah bisa memberikan sanksi kepada pemimpin berusia 42 tahun dan partainya yang muda, Pergerakan Republik dalam pemilihan mendatang.
"Pemerintah menganggap bisa melakukan reformasi tanpa masalah, tapi tidak demikian," kata Jean Grosset, direktur Observatory of Social Dialogue di Paris, kelompok riset di Jean Jaures Foundation. Ia memperkirakan keberhasilan reformasi pemerintah akan membawa dampak buruk.
Tetapi pakar sosiologi Guy Groux mengatakan pemerintah muncul sebagai pemenang yang jelas dalam kemacetan yang akhirnya memecah serikat pekerja dan mengerahkan hanya sebagian kecil dari tenaga kerja.
"Ini adalah adalah awal dari akhir" serangan-serangan itu, kata Groux, seraya menambahkan pemerintah "akhirnya mendapat kemenangan" meskipun ada beberapa konsesi.
Sindikat garis keras berencana untuk menentang rancangan undang-undang itu dengan "Jumat hitam" yang ditandai oleh protes jalanan besar-besaran dan penutupan metro. Aksi itu akan mengulangi pemogokan terburuk transportasi yang dimulai pada awal Desember, dan merupakan yang terpanjang dalam sejarah negara itu.
"Jumat merupakan hari aksi atau tidak sama sekali," kata Philippe Martinez, ketua Konfederasi Jenderal Perburuhan garis keras, atau serikat CGT, yang menginginkan RUU reformasi pensiun dihapus sepenuhnya. [my/pp]
