Tautan-tautan Akses

AS

Apa Peran HAM dalam Kebijakan Luar Negeri Trump?


Presiden AS terpilih Donald Trump berbicara dalam jamuan makan malam pelantikan presiden di Washington (17/1). (AP/Evan Vucci)

Trump kemungkinan akan mengalihkan kebijakan luar negeri Amerika dengan dalih kepentingan nasional tanpa menghiraukan HAM.

Pada April 2011, hanya beberapa minggu setelah kampanye pemboman atas Libya dimulai oleh Amerika Serikat, Donald Trump yang saat itu berperan sebagai bintang TV realitas, berbicara kepada Wall Street Journal tentang dukungannya untuk intervensi militer NATO itu, yang dimulai sebagai misi kemanusiaan tetapi pada akhirnya mengarah pada penggulingan pemimpin Libya Moammar Gadhafi.

“Saya hanya tertarik kepada Libya kalau kita bisa mengambil minyaknya. Kalau tidak, saya tidak berminat dengan Libya,” kata Trump.

Ditambahkannya, dia akan menyelenggarakan kebijakan yang sama dengan cadangan minyak Irak yang besar sekali. Terkejut, wartawan kemudian meminta klarifikasi.

“Anda dengar saya,” kata Trump. "Saya mau minyaknya. Saya tidak akan meninggalkan Irak dan membiarkan Iran yang meraup minyaknya.”

Tindakan seperti itu melanggar konvensi Jenewa, yang melarang penjarahan.

“Dulu, kalau kita menang perang,” kata Trump, “pemenanglah yang berhak atas kekayaan itu.”

Ancaman Trump untuk mengambil minyak hanya satu dari beberapa usulan yang menurut aktivis hak asasi manusia akan melanggar hukum AS atau internasional. Dia juga mendukung mengembalikan praktik penyiksaan terhadap tersangka teroris dan membunuh keluarga pemimpin Negara Islam (ISIS).

Jadi ini secara bersama-sama merupakan petunjuk bahwa Trump kemungkinan akan mengalihkan kebijakan luar negeri Amerika dengan dalih kepentingan nasional namun tanpa menghiraukan HAM.

Sarah Margon dari Human Rights Watch mengatakan, “Kami sangat prihatin bahwa pemerintahan baru ini tidak akan membela HAM, tidak tertarik pada isu HAM, atau mengarahkannya untuk memperoleh apa yang mereka inginkan dalam bidang lainnya.” [jm]

XS
SM
MD
LG