Tautan-tautan Akses

Penggeledahan Stasiun TV India Bangkitkan Kekhawatiran Soal Kebebasan Pers


PM India Narendra Modi (kanan) memberikan keterangan kepada media didampingi oleh Menteri Informasi dan Penyiaran India Venkaiah Naidu di New Delhi, India, 25 April 2016 (Foto: dok).

Menteri Informasi dan Penyiaran India M. Venkaiah Naidu membantah tuduhan bahwa aksi penggeledahan yang dilakukan terhadap sebuah stasiun televisi berita terkemuka di India merupakan pelanggaran terhadap kebebasan pers.

Biro Investigasi Pusat India (CBI) menggeledah kantor NDTV dan sejumlah rumah dua pendirinya, pasangan suami-istri Prannoy dan Radhika Roy, sebelumnya pekan ini setelah menerima keluhan dari sebuah bank swasta bahwa pasangan Roy itu telah mengakibatkan kerugian bisnis sebesar 7,5 juta dolar.

Pasangan suami-istri yang mantan wartawan itu membantah telah melakukan pelanggaran finansial dan mengatakan melalui sebuah pernyataan bahwa semua utang yang diperoleh dari bank itu telah dilunasi tujuh tahun lalu. Pernyataan itu menyebut bahwa penggeledahan itu mengada-ada dan serangan terhadap kebebasan pers.

Para pengeritik menduga ada motif terselubung di balik tindakan itu. Apalagi keluhan yang mendorong aksi penggeledahan itu diduga bukan berasal dari bank yang menurut CBI mengalami kerugian. Menteri Naidu bersikeras mengatakan, aksi penggeledahan itu sesuai prosedur.

NDTV dalam situs resminya mengatakan tidak akan menyerah pada usaha-usaha yang akan merusak demokrasi dan kebebasan berpendapat di India. Aksi penggeledahan itu berlangsung satu hari setelah muncul perdebatan di televisi antara Sambit Patra, juru bicara Partai Bharatiya Janata yang berkuasa, dengan penyiar TV. Ketika itu penyiarnya meminta agar Patra meminta maaf atas pernyataannya bahwa saluran televisi itu memiliki agenda terselubung.

Ini bukan kali pertama, NDTV bertikai dengan pemerintah. Tahun lalu, pemerintah memberlakukan larangan siar satu hari bagi NDTV bahasa Hindi karena menyiarkan informasi rahasia terkait serangan teror. Namun kemudian larangan itu dicabut karena muncul protes publik besar-besaran. [ab/as]

XS
SM
MD
LG