Pemimpin Hong Kong Carrie Lam, Kamis (16/1) mengatakan bahwa kerangka “satu negara, dua sistem” yang membuat kota itu menikmati kebebasan yang tidak dirasakan oleh China dapat berlanjut hingga setelah tenggat tahun 2047 jika loyalitas terhadap Beijing ditegakkan.
Pernyataan Lam di Dewan Legislatif itu tampaknya merupakan imbauan bagi penduduk Hong Kong yang menganggap Beijing memperketat kontrolnya terhadap kehidupan sipil, ekonomi dan politik di wilayah semiotonom itu.
Hong Kong telah dilanda protes antipemerintah yang kerap disertai kekerasan sejak Juni, meskipun protes-protes itu telah berkurang cukup banyak setelah kemenangan besar para kandidat oposisi dalam pemilihan anggota dewan distrik akhir tahun lalu.
Hong Kong diserahkan dari Inggris ke pemerintah China pada tahun 1997 dengan janji daerah ini akan mempertahankan ekonomi kapitalis dan institusi-institusi gaya Baratnya selama 50 tahun.
“Hanya jika kita menegaskan penerapan prinsip ‘satu negara, dua sistem’ dan mempraktikkan secara terus menerus dan sepenuhnya, maka saya pikir akan ada cukup alasan bagi ‘satu negara, dua sistem’ untuk bergerak maju secara lancar dan tidak akan ada perubahan setelah 2047,” kata Lam. “Kita harus menjunjung prinsip ‘satu negara.’ Hanya dengan itu, maka ‘satu negara, dua sistem’ dapat maju dengan lancar.”
Pernyataan Lam itu menyuarakan pernyataan serupa dari para pemimpin Partai Komunis China, yang mengatakan sistem unik Hong Kong didasarkan pada penghormatan terhadap kedaulatan China atas teritori ini. Beijing kerap menuduh lawan-lawan politik di Hong Kong berusaha memisahkan teritori itu dari China daratan dengan dukungan kekuatan-kekuatan asing.
Protes prodemokrasi di Hong Kong dipicu oleh usulan legislasi yang memungkinkan para tersangka kejahatan diekstradisi guna menghadapi persidangan yang dianggap tidak adil dan kemungkinan dianiaya di China. Meskipun legislasi itu akhirnya dibatalkan, gerakan protes membesar hingga mencakup tuntutan baru, termasuk seruan bagi hak pilih universal dan penyelidikan independen terhadap perilaku polisi. [uh/ab]
