Paket Kebijakan Ekonomi ke-8 yang diumumkan pemerintah Senin (21/12) siang meliputi tiga hal, yaitu kebijakan satu peta nasional (one map policy) dengan skala 1 banding 50.000, membangun ketahanan energi melalui percepatan pembangunan kilang minyak di dalam negeri, dan insentif bagi perusahaan jasa pemeliharaan pesawat (maintenance, repair and overhaul/MRO).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menjelaskan pengembangan kawasan atau infrastruktur seringkali terbentur dengan sejumlah masalah terkait pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan. Karena itu, kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional menjadi salah satu prioritas pemerintah. Basis referensi peta yang sama, juga akan meningkatkan keandalan informasi terkait lokasi dari berbagai aktivitas ekonomi.
Hal Ini menurut Darmin, akan memberikan kepastian usaha.
"Melalui Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta ini, dilakukan melalui langkah-langkah yang pertama kompilasi dasar informasi geopasial tematik, dari Kementerian/lembaga dan tentu saja pemerintah daerah yang kemudian diintegrasikan dengan informasi geopasial dasar. Kemudian sinkronisasi penyelerasan antara data informasi geopasial tematik yang telah diintegrasikan tersebut. Lalu penyusunan rekomendasi dan fasilitas penyelesaian permasalahan informasi geopasial tematik," papar Darmin.
Untuk kebijakan, percepatan pembangunan kilang minyak di dalam negeri perlu segera dilakukan guna memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan mengurangi ketergantungan impor BBM. Kebijakan ini akan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres).
Darmin menambahkan, "Pembangunan dan pengembangan kilang ini harus dilakukan dengan menggunakan teknologi terbaru, memenuhi ketentuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan, dan tentu saja mengutamakan penggunaan produk dalam negeri."
Ditambahkannya, pemerintah juga akan memberikan insentif fiskal ataupun nonfiskal bagi terselenggaranya pembangunan dan pengembangan. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kilang ini lanjut Darmin, akan diintegrasikan dengan PT Petrokimia.
Selain membangun kilang baru, pemerintah juga akan meningkatkan kilang yang sudah ada. Menurut Darmin Pemerintah memproyeksikan produksi BBM akan meningkat dari 825 ribu barel per hari pada 2015 menjadi 1,9 juta barel per hari pada 2025. Darmin memastikan, dengan terpenuhinya kebutuhan BBM dari produksi kilang dalam negeri, maka harga jual BBM pada dunia usaha dan masyarakat, diharapkan dapat ditekan menjadi lebih murah.
Sampai saat ini, setidaknya ada empat kilang yang beroperasi dan perlu perbaikan, yaitu di Cilacap, Balikpapan, Balongan dan Dumai. Kilang baru akan dibangun di Bontang dan Tuban.
Sementara itu, untuk kebijakan insentif bagi perusahaan jasa pemeliharaan pesawat, Darmin Nasution menjelaskan, industri dalam negeri hingga saat ini belum mampu memproduksi beberapa komponen pesawat terbang. Kalaupun ada lanjut Darmin, belum mempunyai sertifikasi Part Manufacturing Approval (PMA) dari pabrik pesawat seperti Boeing dan Airbus. Padahal industri jasa pemeliharaan pesawat terbang membutuhkan kecepatan dalam proses impor suku cadang dan komponen untuk proses perbaikan dan pemeliharaan pesawat.
"Dengan deregulasi ini maka bea masuknya tidak usah ditanggung pemerintah. Di nol kan saja. Sehingga tidak perlu ada rekomendasi. Dengan demikian perusahaan penerbangan yang memerlukan spareparts (suku cadang) itu, kapanpun dia mau mendatangkannya itu bisa diperoleh dengan cepat. Pemerintah mengharapkan dengan kebijakan ini, akan mempermudah pemeliharaan dan perawatan pesawat di dalam negeri," kata Darmin.
Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan berbagai paket ekonomi yang digulirkan Pemerintah selain untuk penguatan ekonomi nasional, juga disiapkan untuk dimulainya masyarakat ekonomi ASEAN.
"Pemerintah selain jangka pendek dan menengah juga jangka panjang mengantisipasi perkembangan dan juga daya kompetitif pemerintah di pasar ekonomi juga pasar global. Karena bagaimanapun kta harus siap menyambut masyarakat ekonomi ASEAN. Dan juga pmerintah sedang menyiapkan untuk bergbung dengan berbagai hal. Ini waktuny untuk berbenah dan menyiapkan diri," ujar Pramono. [aw/em]
