Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menargetkan sekitar 65 persen pemerintah daerah (pemda) pada tahun 2023 akan masuk ke dalam kategori digitalisasi. Elektronifikasi transaksi keuangan merupakan perubahan cara pembayaran yang semula menggunakan tunai menjadi nontunai.
"Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) sudah on track mencapai target di tahun 2021 dan 2022. Di tahun 2023, P2DD menargetkan 65 persen pemda masuk dalam kategori digitalisasi. Dengan ini saya berharap dukungan gubernur, wali kota, dan bupati," kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Terkait Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, Selasa (6/12).
Menurut Airlangga, pendapatan asli daerah (PAD) telah mengalami peningkatan sebanyak 11,1 persen per tahun akibat transaksi elektronik.
"Peningkatan PAD rata-rata hingga 14 persen di sembilan daerah pelaksanaan pilot project elektronifikasi transaksi pemerintah (ETP)," ucapnya.
Ketua Pelaksana Satuan Tugas P2DD, Iskandar Simorangkir, mengatakan hasil survei indeks Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) semester I tahun 2022 menunjukkan 283 pemda telah berada pada kategori digital.
"52,2 persen dari keseluruhan pemda berada pada kategori digital," ungkapnya.
Selanjutnya, pada semester I tahun 2022 sebanyak 84 pemda dari telah masuk ke dalam kategori digital atau naik 42,2 persen.
"Yang dikontribusikan melalui pemanfaatan internet banking naik 9,9 persen, e-commerce bertambah 18,8 persen, dan penggunaan sistem cash management system (CMS) meningkat 4,6 persen," ucap Iskandar.
Untuk itu seluruh pemda yang ada di Indonesia didorong agar memanfaatkan quick respons code Indonesia standard (QRIS) sebagai kanal pembayaran pajak daerah dan restribusi daerah. Berdasarkan hasil survei indeks IETPD semester I tahun 2022, penggunaan QRIS telah digunakan sebanyak 366 pemda.
"Jenis pajak yang dielektronifikasi meningkat 6,5 persen menjadi 94 persen. Jenis retribusi yang dielektronifikasi meningkat 14 persen menjadi 74,7 persen," ujar Iskandar.
Bukan hanya itu, pemda di seluruh Indonesia juga didorong untuk menerapkan elektronifikasi dan kerja sama pajak terkait kendaraan bermotor. Pasalnya, saat ini P2DD di 33 provinsi telah terkoneksi dengan aplikasi Signal. Namun baru 18 provinsi yang bekerja sama dengan platform e-commerce.
"Mendorong penguatan aspek layanan digital pada 26 bank pembangunan daerah (BPD). Di antaranya melakukan upaya integrasi layanan cash management system (CMS) pada 26 BPD dengan sistem informasi pengolahan transaksi yang digunakan oleh pemda," pungkas Iskandar.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa 94 persen transaksi pajak pemda sudah dielektronifikasi. Kemudian, retribusi 74,7 persen, belanja langsung 96,4 persen, dan belanja tidak langsung 95,9 persen telah dielektronifikasi oleh pemda.
"Terbukti penerimaannya semakin tinggi. Pengeluarannya semakin cepat. Ekonomi daerah semakin bergulir dan rakyatnya senang," katanya.
Bank Indonesia pun menyarankan agar pemda yang belum melakukan elektronifikasi terkait transaksi pemerintah segera bergabung dengan program tersebut.
"Yang sudah bagus semakin dipercepat diperluas. Yang belum bergabung cepat-cepat bergabung. Yang sudah bergabung tapi programnya belum cepat dan luas mari kita terus dorong," tandas Perry. [aa/lt]
Forum