Tautan-tautan Akses

Pemerintah Segera Beli Vaksin Pfizer dan AstraZeneca


A health worker takes a dose of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine at the Rene-Muret hospital in Servan near Paris, Dec. 27, 2020.

Selain vaksin Sinovac, pemerintah akan segera meneken kontrak pembelian vaksin dari Pfizer dan AstraZeneca. Dengan pembelian ini, pemerintah akan mengamankan 660 juta dosis vaksin Covid-19.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya akan segera menandatangani kontrak untuk membeli vaksin Covid-19 dari AstraZeneca dan Pfizer/BioNTech masing-masing sebanyak 100 juta dosis. Budi berharap finalisasi kontrak tersebut akan selesai dalam waktu dekat.

Kedua vaksin Covid-19 tersebut menambah daftar vaksin corona yang akan digunakan dalam program vaksinasi massal Covid-19 di Tanah Air. Sebelumnya Indonesia sudah menandatangani kontrak untuk membeli vaksin Sinovac sebanyak 125 juta dosis dan vaksin Novavax 100 juta dosis.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya akan segera menandatangani kontrak untuk membeli vaksin Covid-19 dari AstraZeneca dan Pfizer/BioNTech. (Foto: Biro Setpres)
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya akan segera menandatangani kontrak untuk membeli vaksin Covid-19 dari AstraZeneca dan Pfizer/BioNTech. (Foto: Biro Setpres)

Budi menjelaskan, dengan berbagai kesepakatan itu setidaknya Indonesia sudah mengamankan sebanyak 660 juta dosis vaksin Covid-19 untuk seluruh masyarakat Indonesia.

“Kita juga menjamin resiliensi vaksin atau keterjaminan kedatangan vaksin kita lakukan dari empat sumber yang berbeda,” ungkap Budi dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/12).

“Kita sudah men-secure, yang pastinya sekitar 330 juta dengan opsi sekitar 330 juta. Sehingga kita sudah secure 660 juta. Kita ada buffer yang cukup kalau ada beberapa sumber yang kemudian gagal diuji klinisnya atau tertunda proses deliver-nya," jelasnya.

Pemerintah, kata Budi, juga sudah mendapatkan komitmen pengadaan vaksin Covid-19 dengan dibantu oleh GAVI COVAX, yakni kerja sama pengembangan vaksin antara Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) dengan Aliansi Vaksin Dunia (GAVI).

Seorang perempuan memegang botol kecil berlabel "Vaksin Coronavirus COVID-19". (Foto: Reuters)
Seorang perempuan memegang botol kecil berlabel "Vaksin Coronavirus COVID-19". (Foto: Reuters)

Menurutnya, kerja sama dengan GAVI ini dalam bentuk pemberian vaksin Covid-19 secara gratis untuk antara 3 persen dari jumlah penduduk atau 16 juta dosis hingga 20 persen dari jumlah penduduk atau 100 juta dosis.

“Itu sebabnya kenapa kita buat kontrak dengan opsi dari supplier vaksin yang ada tadi, yang empat tadi. Supaya kalau ada kepastian dari pengadaan dari GAVI, yang sifatnya gratis kita tak perlu ambil dari mereka. Tapi kalau vaksin GAVI belum bisa ter-deliver sesuai jadwal, kita sudah mengamankan suplai dari perusahaan tersebut secara bilateral,” jelasnya.

Penerima Vaksin

Budi mengatakan dari 269 juta masyarakat Indonesia, setidaknya harus ada 188 juta orang yang divaksin untuk mengejar kekebalan kelompok atau herd immnunity. Dari total 188 juta jiwa tersebut, ujar Budi, orang yang mempunyai penyakit bawaan atau komorbid berat, pernah terpapar Covid-19 dan ibu hamil tidak akan mendapatkan vaksin. Sehingga targetnya menjadi 181 juta jiwa.

Dengan perhitungan bahwa satu orang membutuhkan dua dosis dan ditambah 15 persen cadangan, kata Budi, dibutuhkan total 426 juta dosis vaksin.

“Ini adalah jumlah yang sangat besar, untuk itu pemerintah sudah berusaha keras untuk memastikan kita bisa mengamankan jumlah ini,” jelasnya.

Pada tahap pertama, vaksinasi massal akan diberikan kepada 1,3 juta tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Tahap kedua, akan diberikan kepada petugas publik yang jumlahnya mencapai 17,4 juta orang. Lalu, tahap selanjutnya adalah masyarakat di atas 60 tahun atau lansia yang jumlahnya sekitar 21,5 juta orang.

Khusus untuk lansia yang berumur di atas 60 tahun, pemerintah mempunyai alasan tersendiri mengapa kelompok ini tidak diberikan vaksin di awal. Hal ini dikarenakan, vaksin yang sedang diuji dari Sinovac baru bisa diujikan kepada masyarakat dengan rentang usia 18-59 tahun. Menurutnya, dibutuhkan waktu untuk memastikan apakah vaksin tersebut bisa digunakan kepada masyarakat di atas 60 tahun.

Pekerja menyemprotkan disinfektan pada kotak berisi vaksin virus korona eksperimental yang dibuat oleh perusahaan China Sinovac yang tiba di fasilitas perusahaan farmasi milik negara, Bio Farma. (Foto: Biro Setpres/AP)
Pekerja menyemprotkan disinfektan pada kotak berisi vaksin virus korona eksperimental yang dibuat oleh perusahaan China Sinovac yang tiba di fasilitas perusahaan farmasi milik negara, Bio Farma. (Foto: Biro Setpres/AP)

“Hasil uji klinis vaksin yang dilakukan di Bandung untuk vaksin Sinovac, itu dilakukan untuk rentang usia 18 sampai 59 tahun. Tapi, vaksin ini yang diuji klinis di luar Bandung, seperti yang dilakukan di Turki, di Brazil itu juga diberikan ke orang-orang dengan grup usia di atas 60 tahun,” jelasnya.

Ia juga sudah berbicara dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengoordinasikan hal tersebut, agar bisa melengkapi data-data sebelum mengambil keputusan akhir terkait rentang usia yang akan diberikan vaksin.

Sementara itu, vaksin lain seperti Pfizer sudah mendapat otorisasi penggunaan darurat (emergency use authorization/uea) oleh Badan Regulasi Obat dan Kesehatan (Medicines and Healthcare products Agency/MHRA) Inggris, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Food and Drugs Administration/FDA) Amerika, dan Badan Pengawas Obat Eropa (European Medicines Agency/EMA), untuk bisa diberikan kepada orang di atas 60 tahun.

“Dan karena vaksinnya kita yang akan datang nanti ada empat jenis (dari empat perusahaan), otomatis keragaman itu akan ada. Itu sebabnya kalau kita lihat tadi tahapannya lansia kita taruh agak ke belakang, karena kita ingin memastikan bahwa semua secara scientific terkait pemberian vaksin ke grup lansia ini BPOM sudah feel comfortable (merasa nyaman.red),” imbuhnya.

Pemerintah Segera Beli Vaksin Pfizer dan AstraZeneca
mohon tunggu

No media source currently available

0:00 0:03:18 0:00

Kapasitas Tempat Tidur RS Penuh

Dalam kesempatan ini, Budi mengatakan bahwa kapasitas tempat tidur baik di ruang isolasi maupun di Unit Gawat Darurat (UGD) di rumah sakit rujukan Covid-19 sudah cukup penuh. Hal ini tentu cukup mengkhawatirkan karena pemerintah pun harus bersiap dengan lonjakan kasus positif corona pascaliburan Natal dan Tahun Baru nanti.

Pihaknya pun berusaha untuk terus menambah berbagai fasilitas untuk menunjang lonjakan kasus Covid-19 nantinya. Salah satunya tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan rumah sakit dalam menghadapi peningkatan kasus.

“Ruang isolasi yang cukup, ranjangnya cukup, ICU-nya cukup, dokternya juga cukup, perawatnya ada, obatnya siap, alat pelindung diri siap dan lain sebagainya. Dan sekarang yang sedang kita persiapkan dari sekarang. karena pengalaman menunjukkan bahwa lonjakan infeksi itu akan terjadi 10 sampai 14 hari sesudah liburan selesai,” tuturnya. [gi/ft]

Lihat komentar (1)

Forum ini telah ditutup.

Recommended

XS
SM
MD
LG