Tautan-tautan Akses

Pemerintah India Berupaya Tekan Demonstrasi Menentang UU Kewarganegaraan


Aksi protes menentang UU Kewarganegaraan di India. (Foto: dok).

Pemerintah India, Kamis (19/12), berusaha menekan demonstran yang kembali turun ke jalan menentang undang-undang baru yang menawarkan kewarganegaraan kepada non-Muslim dari negara-negara tetangganya. Sementara protes berlanjut di seluruh negeri, pihak berwenang memblokir jalan, melarang pertemuan publik di dua negara bagian dan menutup layanan telepon dan internet.

India terdepan di dunia dalam jumlah penutupan internet, sebuah taktik yang biasanya dikaitkan dengan rezim diktatorial, demikian menurut kelompok pelacak digital SFLC.

Cendekiawan Ramchandra Guha, penulis biografi dari pemimpin kemerdekaan India Mohandas Gandi, terekam dalam video ketika ditangkap oleh polisi anti huru hara saat ia berbicara dengan seorang wartawan di Bangalore.

Pemerintah telah memberlakukan larangan berkumpul lebih dari empat orang di Bangalore, New Delhi, dan di negara bagian Assam di perbatasan timur laut, tempat dimana demonstrasi pertama pecah pekan lalu.

Larangan-larangan pertemuan juga diberlakukan di Uttar Pradesh, negara bagian terbesar di negara itu yang berpenduduk sekitar 200 juta orang.

Meskipun ada upaya pemerintah untuk meredam kerusuhan, demonstrasi berlanjut di kota-kota di seluruh negeri, termasuk Lucknow, ibukota Uttar Pradesh, dan New Delhi.

Rangkaian demonstrasi itu dimulai minggu lalu sebagai tanggapan atas pengesahan UU Amendemen Kewarganegaraan oleh parlemen.

Undang-undang baru itu akan mempercepat kewarganegaraan bagi enam minoritas agama non-Muslim seperti Hindu, Sikh dan Kristen yang melarikan diri dari penganiayaan di tiga negara: Pakistan, Afghanistan dan Bangladesh.

Namun, UU itu tidak berlaku untuk umat Islam, sehingga menciptakan kegelisahan yang memicu gelombang kerusuhan yang telah menyebar ke seluruh India.

Para pengecam mengatakan RUU itu adalah contoh paling nyata diskriminasi Perdana Menteri Narendra Modi terhadap warga Muslim India sejak terpilih kembali secara meyakinkan pada bulan Mei dan pelanggaran terhadap konstitusi sekuler negara itu.

Modi menggambarkan undang-undang baru ini sebagai bentuk kemanusiaan.

Delapan puluh persen populasi India beragama Hindu dan 14 persen beragama Islam, menjadikan India sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dengan 200 juta Muslim.

Pengesahan undang-undang tersebut menyusul proses kontroversial di Assam yang mengarah pada identifikasi hampir 2 juta orang sebagai imigran ilegal yang berisiko tidak memiliki kewarganegaraan. Sebagian mengkhawatirkan, proses yang dikenal sebagai Pendaftaran Kewarganegaraan Nasional (NRC), akan digunakan oleh pihak nasionalis Hindu untuk mendeportasi atau menahan Muslim.

Pada bulan Agustus, pemerintah nasionalis Hindu Modi mencabut status khusus wilayah Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim. [my/jm]

Recommended

XS
SM
MD
LG