Tautan-tautan Akses

Pemerintah Diminta Tunda Operasi PLTU Teluk Sepang


PLTU Teluk Sepang di Bengkulu. (Foto courtesy: Trend Asia)
PLTU Teluk Sepang di Bengkulu. (Foto courtesy: Trend Asia)

Gerakan Bersihkan Indonesia yang terdiri dari sejumlah LSM lingkungan meminta pemerintah menunda operasional PLTU Teluk Sepang di Bengkulu menyusul kematian 28 penyu di wilayah tersebut.

Juru bicara Gerakan Bersihkan Indonesia Pius Ginting mengatakan rencana operasional PLTU Teluk Sepang di Bengkulu dapat merusak biota laut di perairan Teluk Bengkulu. Ia beralasan perairan di kawasan tersebut kaya akan keanekaragaman khawatir. Ditambah lagi, kata dia, belum ada izin dari pemerintah terkait pembuangan limbah PLTU ke laut.

Di samping itu, ada 28 penyu yang mati di wilayah Teluk Sepang yang diduga dikarenakan limbah air PLTU sejak masa uji coba pada 19 September 2019 hingga 23 Januari 2020. Karena itu, ia mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menunda operasional PLTU Teluk Sepang di Bengkulu.

"PLTU yang rencananya akan diresmikan besok oleh pemerintahan Jokowi, kalau ini dilanjutkan ke tahap operasi, maka dampak yang terjadi akan terus berlanjut. Bukan hanya 28 penyu, maka akan bertambah lagi," jelas Pius Ginting di Jakarta, Senin (4/2/2020).

Juru bicara Gerakan Bersihkan Indonesia Pius Ginting. (Foto: VOA/Sasmito)
Juru bicara Gerakan Bersihkan Indonesia Pius Ginting. (Foto: VOA/Sasmito)

Pius meragukan keterangan dari pemerintah yang menyebut kematian penyu karena bakteri Salmonella sp dan Clostridium sp. Sebab, kata dia, berdasarkan keterangan dari lembaga konservasi internasional, Lampedusa Sea Turtle Rescue Center, Italia, kedua jenis bakteri ini umum terdapat di penyu laut dan kurang berdampak ke penyu.

Ia juga menyesalkan investor asal China yakni Power China dan PT Intraco Penta Tbk yang mendanai proyek PLTU Teluk Sepang yang menggunakan energi batu bara. Padahal, kata dia, di dalam negeri China telah menghentikan pembangunan PLTU batu bara dan beralih ke energi terbarukan.

"Ini juga kita sayangkan, China itu menjadi tuan rumah Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB ke-25 pada bulan Oktober. Sehingga sebagai tuan rumah, seharusnya China memberi contoh untuk bisa menunjukkan bahwa kebijakan industri mereka menghargai keragaman hayati," tambahnya.

IESR Sarankan Pemerintah Beralih ke Energi Terbarukan

Koordinator Riset Institute For Essential Services Reform (IESR), Pamela Simamora, menyarankan pemerintah untuk beralih ke energi terbarukan seperti listrik surya atap. Menurutnya, potensi teknis listrik surya atap pada bangunan rumah di Bengkulu mencapai 1,3 hingga 4,2 gigawatt peak (GWp) dengan potensi pasar pemasangan 0,3 hingga 1 GWp. Namun, hingga saat ini listrik surya atap belum ada yang terpasang di Bengkulu.

Koordinator Riset Institute For Essential Services Reform (IESR) Pamela Simamora. (Foto: VOA/Sasmito)
Koordinator Riset Institute For Essential Services Reform (IESR) Pamela Simamora. (Foto: VOA/Sasmito)

"Energi surya itu nantinya akan lebih kompetitif nantinya dibandingkan PLTU batubara. Kalau di tahun 2020, itu kisaran antara 5-10 sen per KWh. Sementara untuk batu bara itu kira-kira 5-8 sen per KWh. Namun di 2050, energi suryanya lebih murah daripada bahan bakar. Inipun tanpa memperhitungkan ongkos karbon," jelas Pamela.

Pamela menjelaskan perkiraan penurunan harga listrik surya atap tersebut mengikuti tren harga global dalam beberapa tahun terakhir. Ia khawatir aset PLTU yang dibangun pemerintah nantinya akan turun nilainya jika harga listrik surya atap lebih murah ketimbang PLTU.

KLHK Belum Tahu Kapan PLTU Sepang Akan Diresmikan Presiden

Juru Bicara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jati Witjaksono menjelaskan penilaian Amdal PLTU Teluk Sepang dilakukan oleh Kota Bengkulu. Menurutnya, pihaknya juga belum mengetahui tentang peresmian PLTU Sepang oleh Presiden Jokowi.

Pemerintah Diminta Tunda Operasi PLTU Teluk Sepang
mohon tunggu

No media source currently available

0:00 0:03:09 0:00

"Kegiatan juga di bawah pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Lingkungan," jelasnya melalui pesan online.

Pembangunan konstruksi PLTU Teluk Sepang dimulai sejak 2017 lalu dan rencananya akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada Februari 2020 ini. PLTU dengan kapasitas 2x100 MW ini merupakan bagian dari program pemerintah yakni 35 ribu MW listrik untuk masyarakat. [sm/em]

Recommended

XS
SM
MD
LG