Hal tersebut disampaikan Bondan Gunawan dalam diskusi di Jakarta, baru-baru ini. Menurutnya memanasnya suasana di Papua akibat aksi unjuk rasa pekerja Freeport maupun perang antar suku tidak akan pernah berhenti selama pemerintah salah urus Papua.
“Rakyat Papua itu tidak butuh dengar apa itu ekonomi, apakah itu ekonomi pasar, pasar dalam arti kata mekanisme ekonomi, yang penting dia itu rasa aman, punya harapan terhadap masa depan, hidupnya lebih baik dari kemarin, terus menganggap saudara-saudara kita di Asmat sana yang masih hidup dengan tata kehidupan masyarakat pra negara menganggap dia belum waktunya, nah kita bangun apa di Indonesia itu, Asmat itu ndak dibikin maju lho, dikonservasi agar jadi object tourism, kita menjual keterbelakangan bangsa ini, apa itu masuk ekonomi kreatif?” ujar Bondan mempertanyakan kebijakan pemerintah di Papua.
Sebelumnya Menko bidang Perekonomian, Hatta Rajasa menegaskan pemerintah akan tetap memprioritaskan Papua dalam pembangunan di Indonesia termasuk dalam program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3 EI yang ditargetkan hasilnya mulai dapat dimanfaatkan pada tahun 2025.
Dalam MP3EI nantinya akan dibangun 17 mega proyek dan untuk kawasan Papua rencananya akan dibangun di antaranya jalan raya di Timika dan di Merauke serta industri pengolahan nikel dan proyek tenaga listrik. Invetasi yang akan ditanam di Papua terkait MP3EI sekitar Rp 50 triliun.
Hatta Rajasa mengatakan, “Di dalam pembangunannya (Papua) dibangun semacam koridor cluster-cluster yang berbasis pada commodity and community base, sehingga betul-betul infrastruktur yang dibangun terkait dengan itu, tourism kemudian juga pertambangan, kemudian juga sumber-sumber daya alam lainnya yang bersumber dari hasil-hasil pertanian.”
Menurut staf ahli presiden bidang otonomi daerah, Felix Wanggai, pemerintah akan berupaya maksimal membuat perubahan di Papua.
“Melalui payung otonomi khusus kita sudah melihat ada satu kemauan politik terhadap Papua, memperbaiki hal-hal bersifat budaya, satu pemberian ruang yang besar untuk membangun tanah Papua berdasarkan kemauan ataupun aspirasi orang Papua sendiri dan juga hal-hal budaya birokrasi,” kata Felix Wanggai.
Dengan memanasnya situasi di Papua akhir-akhir ini yang dilatarbelakangi berbagai gejolak, kalangan pengamat politik, pengamat otonomi daerah dan pengamat ekonomi menilai perlu kejujuran dan ketulusan hati pemerintah untuk memperbaiki keadaan di Papua. Keterbelakangan Papua selama ini, dinilai karena pemerintah masih setengah hati dalam mlakukan pendekatan terhadap (masyarakat) Papua.
