Dalam laporan terbarunya yang dikeluarkan 5 Agustus 2014, BPS mencatat Indeks Tendensi Bisnis di Indonesia Kuartal II-2014 sebesar 106, meningkat dibanding Indeks Tendensi Bisnis sebelumnya sebesar 101. Hasil tersebut didapat melalui survey terhadap 2.800 perusahaan sedang dan perusahaan besar diseluruh wilayah di tanah air.
Peningkatan kondisi bisnis tersebut terjadi pada seluruh sektor, kecuali sektor pertambangan yang mengalami penurunan. Perkembangan kondisi bisnis tertinggi terjadi pada sektor keuangan dan properti sementara terendah terjadi pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan.
Menanggapi hasil survey BPS tersebut, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau KADIN Indonesia, Natsir Mansyur di Jakarta, Sabtu mengatakan, kondisi bisnis di Indonesia akan terus membaik jika pemerintah mampu memangkas birokrasi yang selama ini menyulitkan pengusaha. Seharusnya menurutnya pemerintah menunjuk Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM sebagai satu-satunya pihak yang berwenang mengambil keputusan terkait izin usaha.
Pada kesempatan berbeda, pengamat ekonomi dari lembaga kajian ekonomi Indef, Fadil Hassan menilai, jika kondisi bisnis membaik seharusnya pemerintah dapat menekan angka pengangguran dan angka kemiskinan. Menurutnya pemerintah belum mampu membuktikan bahwa perbaikan kondisi bisnis seharusnya berpengaruh positif terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan otomatis mampu menciptakan lapangan kerja.
Bersamaan dengan survey terkait Indeks Tendensi Bisnis, BPS juga melakukan surey terkait Indeks Tendensi Konsumen melalui 12.600 rumah tangga yang tersebar di Indonesia. BPS mencatat perbaikan kondisi ekonomi konsumen tingkat nasional menyebabkan Indeks Tendensi Konsumen meningkat dibanding sebelumnya. Provinsi yang memiliki indeks tertinggi adalah Kalimantan dan terendah adalah Sulawesi Barat.
