Tautan-tautan Akses

PBB Ajukan $253 Juta untuk Hentikan Erosi Nilai HAM

  • Lisa Schlein

Juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasani (foto: dok).

Kantor Urusan HAM PBB (OHCHR) mengajukan permohonan dana 253 juta dolar guna membiayai proyek-proyek mencegah xenophobia, diskriminasi ras dan agama serta pelanggaran lain, berkembang dan menyebar di seluruh dunia.

Jumlah uang 253 juta dolar mungkin terdengar sangat banyak dan permohonan itu adalah yang paling besar yang pernah diajukan kantor urusan hak asasi PBB (OHCHR). Tetapi, jumlah itu hanya tiga persen dari keseluruhan anggaran PBB.

Juru bicara OHCHR Ravina Shamdasani mengatakan jumlah yang diminta itu sangat sedikit, mengingat hak asasi adalah satu dari tiga pilar PBB, selain perdamaian dan keamanan.

Kepada VOA, ia mengatakan, dunia dalam kondisi berbahaya dan situasi HAM secara global mengerikan. Ia menyatakan, konflik selalu ada, tetapi yang baru dan mengkhawatirkan adalah tergerusnya nilai-nilai, undang-undang dan prinsip-prinsip HAM yang ditegakkan setelah Perang Dunia II.

"Ada undang-undang dan prinsip-prinsip HAM yang tanpa kita sadari melekat pada kita, yang kini dipertanyakan, yang sedang dibahas kembali dan, dalam beberapa kasus, ditolak. Situasi HAM dunia seperti itulah yang benar-benar mengkhawatirkan," ungkap Shamdasani.

Permohonan OHCHR itu diajukan kala kondisi keuangan sangat tidak menentu. Amerika selama ini menjadi donor terbesar bagi PBB dan OHCHR. Namun, pemerintah Trump mengindikasikan akan mengurangi donasinya ke PBB.

Shamdasani setuju itu mungkin memprihatinkan, tetapi mencatat Amerika telah berperan sebagai pemimpin sejak zaman Liga Bangsa-Bangsa dan OHCHR berharap Amerika melanjutkan peran itu.

"Belum lama ini ada beberapa pernyataan dan bahkan beberapa langkah mengkhawatirkan yang tampaknya menyebabkan erosi nilai-nilai itu. Namun, pada saat sama, kita melihat gelombang pembelaan HAM cukup mengesankan," tambahnya.

Shamdasani mengatakan uang itu akan digunakan untuk membiayai penyelidikan pelanggaran HAM yang terjadi di negara-negara seperti Bangladesh, Sudan Selatan dan Suriah. Selain itu, untuk melatih pejabat-pejabat pemerintah, politik dan hukum tentang prinsip-prinsip HAM. Pelatihan itu, menurutnya, akan membantu mengurangi sebagian penderitaan ribuan korban penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, penghilangan dan penyalahgunaan lain. [ka/ii]

Opini Anda

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG