Tautan-tautan Akses

Partisipasi Warga dalam Pilkada 2020 di Era Covid-19 Meningkat


Seorang petugas pemungutan suara dengan kostum super hero membantu para pemilih di sebuah tempat pemungutan suara di Surabaya, 9 Desember 2020. (Foto: AFP)
Seorang petugas pemungutan suara dengan kostum super hero membantu para pemilih di sebuah tempat pemungutan suara di Surabaya, 9 Desember 2020. (Foto: AFP)

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan tingkat partisipasi dalam pilkada di masa pandemi lebih tinggi dari yang diperkirakan. Sekitar 76 persen warga yang tinggal di daerah Pilkada ikut memilih pada 9 Desember 2020, lebih tinggi dari pilkada 5 tahun lalu, yaitu 69 persen.

Manajer program SMRC, Saidiman Ahmad mengatakan survei yang dilakukan timnya menunjukkan partisipasi warga dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di masa pandemi virus corona, di luar perkiraan mencapai 76 persen. Angka itu lebih tinggi dari pilkada pada lima tahun lalu sebelum pandemi, yaitu 69 persen.

“Partisipasi tinggi di tengah pandemi juga kemungkinan karena suksesnya mobilisasi pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Yang bisa dimobilisasi biasanya warga pedesaan dan kurang terpelajar,” kata Saidiman dalam acara presentasi daring hasil survei nasional SMRC, Kamis (17/12).

Manajer program Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad, saat presentasi daring hasil survei nasional SMRC, Kamis 17 Desember 2020. (Foto: Anugrah Andriansyah/screenshot/VOA)
Manajer program Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad, saat presentasi daring hasil survei nasional SMRC, Kamis 17 Desember 2020. (Foto: Anugrah Andriansyah/screenshot/VOA)

Survei dilakukan dengan metode wawancara via telepon terhadap 1.200 responden pada 9 Desember - 12 Desember 2020. Kata Saidiman, partisipasi yang tinggi dalam Pilkada ini konsisten dengan hasil survei sebelumnya yang menunjukkan bahwa publik tetap ingin punya kepala daerah yang mereka pilih secara langsung meski, ada Covid-19.

Padahal dalam survei nasional SMRC pada 18-21 November lalu, terungkap bahwa 77 persen warga merasa khawatir tertular atau menularkan Covid-19 jika Pilkada serentak tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Menurut Saidiman, survei terbaru ini menyimpulkan bahwa mayoritas warga menganggap memilih pemimpin yang memperoleh mandat dari rakyat menjadi prioritas, meski tetap ada kekhawatiran tentang Covid-19.

Lanjutnya, ada sejumlah faktor yang menyebabkan tingginya tingkat partisipasi warga. Pertama, mayoritas warga yakin bahwa protokol kesehatan dapat ditegakkan dalam Pilkada. Kedua, mayoritas warga menilai Pilkada berlangsung dengan jurdil (jujur adil) sehingga suara mereka bermakna.

“Tingginya tingkat partisipasi ini terkait dengan keyakinan publik bahwa protokol kesehatan dapat ditegakkan. Publik menilai protokol kesehatan memang dijalankan pada hari pelaksanaan Pilkada baik oleh pemilih maupun petugas,” ucap Saidiman.

Survei SMRC ini juga menunjukkan bahwa 86 persen warga menilai Pilkada berlangsung dengan jurdil. Lalu, sekitar 85 persen warga juga optimistis bahwa Pilkada akan melahirkan pemimpin yang membawa perbaikan di daerah.

Seorang petugas pemungutan suara (kiri) mengenakan alat pelindung diri membantu para pemilih di Bandung, 9 Desember 2020. (Foto: AFP)
Seorang petugas pemungutan suara (kiri) mengenakan alat pelindung diri membantu para pemilih di Bandung, 9 Desember 2020. (Foto: AFP)

Bukan hanya itu, survey menunjukkan partisipasi warga desa lebih tinggi daripada masyarakat perkotaan pada saat Pilkada. Sebanyak 80 persen warga desa mengikuti Pilkada, sementara hanya 71 persen masyarakat perkotaan yang turut berpartisipasi.

Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19, Sonny Harry Harmadi menuturkan kepatuhan memakai masker serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan pada Pilkada paling tinggi di antara 7 Desember - 10 Desember 2020.

“Pada 9 Desember ketika pelaksanaan, kepatuhan menjaga jarak itu jauh di atas kepatuhan pada hari sebelum dan sesudah pemilihan. Pada 8 Desember kepatuhan menjaga jarak itu 77,61 persen, 10 Desember 77,04 persen. Tapi di 9 Desember itu 94,69 persen dan ini tidak pernah terjadi di hari-hari biasanya,” tuturnya.

Partisipasi Warga dalam Pilkada 2020 di Masa Pandemi Covid-19 Meningkat
mohon tunggu

No media source currently available

0:00 0:03:08 0:00

Lanjut Harry, provinsi Sulawesi Tenggara menjadi wilayah yang paling patuh dalam menggunakan masker dan menjaga jarak pada saat hari pemilihan.

“Paling rendah di Papua, lalu Sulawesi Utara dan Papua Barat,” ucapnya.

Sementara, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan kepatuhan pasangan calon, tim kampanye, dan pemilih dalam menjalankan protokol kesehatan belum maksimal. Khususnya, di tahap awal pencalonan dan kampanye.

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Ratna Dewi Pettalolo, saat memberikan keterangan terkait pelanggaran di Pilkada 2020, Kamis, 17 Desember 2020. (Foto: Anugrah Andriansyah/screenshot/VOA)
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Ratna Dewi Pettalolo, saat memberikan keterangan terkait pelanggaran di Pilkada 2020, Kamis, 17 Desember 2020. (Foto: Anugrah Andriansyah/screenshot/VOA)

“Kepatuhan tim kampanye sebenarnya secara umum pada tahapan kampanye itu masih dalam kondisi mengkhawatirkan kita atau belum baik tingkat kepatuhannya. Berdasarkan data kami, pelanggaran protokol kesehatan cukup tinggi,” katanya.

Masih kata Ratna, sampai dengan 12 Desember 2020, Bawaslu mencatat terdapat 4.250 dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan atau ditemukan oleh pengawas selama penyelenggaraan Pilkada. Pelanggaran tersebut seperti netralitas aparatur sipil negara, politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, hingga kampanye di luar jadwal.

“Ini menjadi catatan bahwa belum menjadi Pilkada yang sesungguhnya kita harapkan. Pilkada yang jujur, dan adil. Pilkada yang jujur adalah tanpa pelanggaran. Tapi ternyata angka pelanggaran di 2020 cukup tinggi,” ungkapnya. [aa/em/ft]

Recommended

XS
SM
MD
LG