Georgia semakin dekat pada diakhirinya krisis politik berbulan-bulan setelah beberapa partai oposisi pada hari Senin (19/4) menandatangani kesepakatan yang diperantarai Uni Eropa.
Namun, kekuatan oposisi terbesar, Gerakan Nasional Bersatu, tidak menandatangani dokumen yang diusulkan presiden Dewan Eropa Charles Michel.
Partai itu menyatakan akan memutuskan apakah menandatanganinya pada hari Selasa sewaktu Michel mengunjungi bekas negara Soviet di kawasan pegunungan Kaukasus itu.
Situasi politik di Georgia tegang sejak pemilihan legislatif 31 Oktober lalu.
Partai Impian Georgia yang berkuasa menang dalam pemilihan itu, tetapi Gerakan Nasional Bersatu menuduh pemilihan itu dicurangi dan menolak mengakui kekalahan, serta menuntut pemilihan ulang.
Dengan menandatangani dokumen itu, beberapa partai oposisi sepakat masuk parlemen yang telah mereka boikot sejak pemilu berlangsung.
Kesepakatan itu juga menawarkan perombakan Komisi Pemilihan Pusat dan kantor kejaksaan. Kesepakatan tersebut juga menyatakan, apabila partai Impian Georgia yang berkuasa tidak menerima sedikitnya 43 persen suara dalam pemilihan di tingkat kota pada tahun ini, maka pemilihan legislatif dini akan diselenggarakan.
Dokumen itu juga menyiratkan pembebasan Nika Melia, ketua Gerakan Nasional Bersatu, yang ditahan pada Februari lalu karena melanggar pembebasan bersyarat. Melia menghadapi dakwaan menghasut kekerasan selama protes yang terjadi pada tahun 2019. [uh/ab]