Parlemen Ukraina telah memberikan suara untuk membatalkan kekebalan dari penuntutan bagi anggota parlemen, sebuah langkah memenuhi janji Presiden Volodymyr Zelenskiy untuk memberantas korupsi.
Dalam pemungutan suara pada 3 September, 373 wakil menyetujui RUU itu, sementara tiga abstain dan 28 tidak hadir.
Zelenskiy, yang menghadiri sidang parlemen, mengesampingkan kekhawatiran bahwa langkah itu akan membuat anggota parlemen rentan terhadap penganiayaan oleh penguasa, dan mengatakan sebelum pemungutan suara bahwa pembatalan kekebalan tidak berarti bahwa anggota parlemen akan bertanggung jawab atas keputusan politik.
Zelenskiy, komedian berusia 41 tahun yang berubah menjadi politisi yang berjanji untuk “merombak sistem” dalam politik Ukraina, memenangkan pemilihan presiden pada 21 April. Tiga bulan kemudian, partai yang dipimpinnya, Partai Pelayan Rakyat, memenangkan mayoritas solid dengan 254 kursi dari badan legislatif dengan 450 kursi.
Namun, banyak analis Barat dan bahkan pendukung Zelenskiy telah menunggu apakah sekutu-sekutunya di parlemen dapat melakukan reformasi penting untuk mengatasi berbagai masalah seperti infrastruktur gas dan listrik yang reyot di negara itu, pelaksanaan undang-undang anti-korupsi yang baru disahkan, dan sistem oligarki yang selama bertahun-tahun mendikte pembuatan kebijakan.
Ukraina berada di peringkat ke-120 dalam Indeks Persepsi Korupsi 2018 yang disusun oleh Transparency International, yang memberi peringkat bagi 180 negara dan wilayah berdasarkan tingkat korupsi sektor publik menurut persepsi para pakar dan pengusaha. [lt/ab]
