Tautan-tautan Akses

Pangan Langka, Masyarakat Papua Didorong Kembali ke Sagu


Suasana pasar Wamena, ramai sekitar pukul sembilan pagi hingga jam 3 siang pada Agustus 2019. (Foto:Alam Burhanan/VOA)

Di tengah potensi kelangkaan pangan selama pandemi Covid-19, masyarakat Papua didorong kembali ke sagu. Namun keberadaan sagu mulai mendapat tekanan.

Bagi sejumlah tokoh di Papua, kelangkaan pangan seharusnya tidak terjadi di Bumi Cenderawasih.

Dosen Fakultas MIPA Universitas Cendrawasih, Daawia Suhartawan, mengatakan, selain tanah subur, Papua memiliki berbagai keanekaragaman hayati yang bisa dimanfaatkan. Hal ini masih nampak pada masyarakat adat yang tinggal di dekat hutan.

“Yang tinggal dekat hutan itu banyak sekali sumber pangan terutama mikronutrisi, seperti misalnya jamur dan sumber makanan lain beraneka ragam,” jelas Daawia dalam sebuah diskusi online, Rabu (29/4) sore.

Sebagian masyarakat Papua memang mulai meninggalkan pangan asli, seperti sagu, dan beralih ke bahan pangan dari luar Papua, misalnya beras.

Pangan Langka, Masyarakat Papua Didorong Kembali ke Sagu
mohon tunggu

No media source currently available

0:00 0:02:31 0:00

Masyarakat Papua secara tradisional mengkonsumsi sagu dan umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat. Namun pada era Orde Baru beras mulai ditanam secara intensif. Pada era Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, berbagai program pengembangan sawah terus dikembangkan di kawasan Indonesia Timur.

Akibatnya, alih-alih memproduksi pangan sendiri, Papua kerap bergantung pada wilayah-wilayah lain untuk memenuhi kebutuhan pokok. Seperti yang terjadi sekarang, ketika Kementerian Pertanian mencatat defisit beras terjadi di Provinsi Papua, Papua Barat, dan 5 provinsi lain.

Padahal menurut data Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, Indonesia punya potensi tanaman sagu terbesar di dunia, yaitu 5,5 juta hektare atau hampir 85 persen dari total 6,5 juta hektare luas lahan sagu di dunia. Dari total luas tersebut, 5 juta hektare berada di Papua. Namun saat ini pemanfaatan lahan sagu baru satu persen lahan yang dimanfaatkan.

Kesempatan dalam Kelangkaan

Pemerintah menyatakan, daerah yang kekurangan beras akan dapat suplai dari daerah-daerah yang surplus beras. Namun, ujar Daawia, inilah kesempatan untuk kembali ke makanan lokal. "Kalau kita edukasi masyarakat mau sehat, mereka mau makan makanan lokal ini. Tidak hanya beras yang kita harus datangkan dari luar, kita tunggu pesawat atau kapal datang membawa itu,” ujarnya lagi.

Kota Wamena yang berbukit dan hijau. (Foto: Alam Burhanan/VOA)
Kota Wamena yang berbukit dan hijau. (Foto: Alam Burhanan/VOA)

Sementara Charles Toto dari Papua Jungle Chef mengatakan, masyarakat Papua di perkotaan perlu diajak kembali bertani. "Yang ada di kota sekarang ini adalah masyarakat adat yang mulai bergeser keluar dari ruang lingkup mereka. Mari kita ajarkan mereka untuk kembali menanam,” terangnya.

Sebagai langkah pertama, jelas Charles, Papua Jungle Chef sedang mengumpulkan bibit-bibit tanaman asli Papua untuk didistribusikan kepada warga. "Mengembalikan tanaman-tanaman yang ada di hutan Papua itu sendiri, diaplikasi di pinggiran rumah. Dengan memanfaatkan yang ada, kalau tidak memiliki lahan tanah ya mungkin di pot bunga,” terangnya.

Dengan memproduksi dan mengkonsumsi makanan secara lokal, Charles dan Daawia berharap masyarakat Papua bisa lebih tangguh, terutama dalam masa pandemi seperti sekarang.

Lahan Sagu Terdesak Program Pemerintah

Meski begitu, sumber pangan asli Papua terus terancam oleh proyek-proyek pembangunan.

Feki Yance Wilson dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Papua Barat menyebut, pemerintah terus mencetak sawah di Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, dan sejumlah kabupaten lain.

Masyarakat adat Kombai saat penyelenggaraan Festival Pesta Ulat Sagu di Kampung Uni, Distrik Bomakia, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua. (Courtesy: Yayasan EcoNusa)
Masyarakat adat Kombai saat penyelenggaraan Festival Pesta Ulat Sagu di Kampung Uni, Distrik Bomakia, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua. (Courtesy: Yayasan EcoNusa)

Malahan, imbuh Yance, perluasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Sorong akan membangun jalan aspal di tengah-tengah dusun sagu. Alhasil, masyarakat adat Klagilit Mawera dan Maburu, dua marga di bawah suku Moi Sigin, terancam kehilangan sumber makanan. "Dan itu kami melakukan pendampingan dengan marga di sana untuk melakukan penolakan. Silakan jalan boleh ada tapi jangan sampai dia di tengah-tengah dusun sagu,” tegasnya.

Padahal, kata Yance, masyarakat adat selama ini dapat hidup mandiri dengan memanfaatkan alam. "Wilayah adat Papua masih sanggup memberikan makan bagi masyarakat adat di Papua, dusun masih ada, jenis umbi-umbian masih ada, ikan masih melimpah, laut sungai dan danau belum kering," jelas Yance.

Pemerintah sendiri mulai memberi perhatian pada sumber pangan lokal. Pada 2019, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan mendorong Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL).

Di Merauke, Papua, pemerintah memberikan bantuan alat produksi tanaman sagu. Dengan produksi tepung berbasis lokal ini, pemerintah berharap masyarakat bisa berangsur mengurangi ketergantungan pada gandum. [rt/ft]

Lihat komentar (1)

Forum ini telah ditutup.

Recommended

XS
SM
MD
LG