Sebuah panel pakar HAM yang bekerja dengan PBB menyatakan bahwa mantan CEO Renault-Nissan Carlos Ghosn telah keliru ditahan di Jepang dan telah mendesak “kompensasi” serta “ganti rugi lainnya” untuk Ghosn dari pemerintah Jepang.
Dalam opini yang diterbitkan hari Senin, Kelompok Kerja bagi Penahanan Sewenang-wenang mendapati bahwa penahanan Ghosn di Jepang dari akhir 2018 hingga awal 2019 “sewenang-wenang” dan meminta pemerintah Jepang agar “mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki situasi Ghosn tanpa ditunda-tunda.”
Panel beranggotakan empat orang yang terdiri dari para pakar independen itu meminta Jepang agar memastikan “investigasi penuh dan independen” mengenai penahanan Ghosn, dan meminta pemerintah “agar mengambil langkah-langkah yang tepat terhadap mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak-hak asasinya.”
“Kelompok Kerja menganggap bahwa, dengan mempertimbangkan semua latar belakang kasus, pemulihan yang tepat adalah memberi Ghosn suatu hak yang dapat dilaksanakan untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi lainnya, sesuai dengan hukum internasional,” sebut opini dalam 17 halaman itu.
Ghosn, 66 tahun, yang memiliki kewarganegaraan Perancis, Lebanon dan Brasil, memimpin perusahaan otomotif Jepang selama dua dekade, menyelamatkannya dari ambang kebangkrutan.
Ia ditangkap pada November 2018 atas tuduhan melanggar kepercayaan, menyalahgunakan aset perusahaan untuk keuntungan pribadi, dan melanggar undang-undang sekuritas karena tidak mengungkapkan gaji selengkapnya. Ia membantah melakukan pelanggaran.
Pada bulan Desember, ia kabur dari Jepang ke Lebanon sewaktu dalam jaminan sambil menunggu diadili, yang artinya kasusnya tidak akan berlanjut di Jepang. Interpol telah mengeluarkan pernyataan bahwa ia buron, tetapi ekstradisinya dari Lebanon kemungkinan besar tidak akan terjadi.
Ghosn menuduh para pejabat Jepang dan Nissan bersekongkol menjatuhkannya untuk menghalangi integrasi Nissan sepenuhnya dengan mitra aliansi Perancisnya, Renault SA. [uh/ab]
