Tautan-tautan Akses

Isu Iklim

OECD: Negara-negara Kaya Terlambat Dua Tahun dalam Penuhi Target Pendanaan Iklim

Seorang warga tampak mencari ikan yang masih hidup di antara kumpulan ikan yang mati di tepi Sungai Salado, Buenos Aires, Argentina, pada 22 Januari 2023 saat kekeringan melanda wilayah tersebut. (Foto: AP/Natacha Pisarenko)
Seorang warga tampak mencari ikan yang masih hidup di antara kumpulan ikan yang mati di tepi Sungai Salado, Buenos Aires, Argentina, pada 22 Januari 2023 saat kekeringan melanda wilayah tersebut. (Foto: AP/Natacha Pisarenko)

Negara-negara makmur memenuhi target penyediaan bantuan dana iklim tahunan sebesar US$100 miliar bagi negara-negara miskin, untuk pertama kalinya pada 2022. Realisasi tersebut terlambat dua tahun dari janji yang mereka sampaikan, kata Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan, (OECD) pada Rabu (29/5).

Kegagalan untuk menyediakan anggaran tepat pada waktunya telah mengikis kepercayaan pada negosiasi iklim, dan laporan OECD tersebut dirilis ketika negara-negara berpacu untuk menetapkan tujuan yang lebih ambisius pada November mendatang.

Pada 2009, negara-negara maju menjanjikan untuk mengumpulkan dana sebesar US$100 miliar pada 2020 untuk membantu negara-negara berpendapatan rendah berinvestasi pada energi bersih dan mengatasi dampak perubahan iklim yang semakin memburuk.

Lebih dari satu dekade kemudian, target tersebut akhirnya terpenuhi untuk pertama kalinya pada 2022, dengan pengumpulan dana mencapai $115,9, menurut data OECD.

“Pencapaian ini terjadi dua tahun lebih lambat dari target awalnya, tahun 2020,” kata OECD, yang melacak angka-angka resmi terkait janji pendanaan iklim.

Pendanaan iklim bisa datang dari pemerintah dalam bentuk bantuan bilateral, pemberi pinjaman pembangunan multinasional seperti Bank Dunia, atau sektor swasta.

Mayoritas dari dana $100 miliar yang dikucurkan pada 2022 itu digunakan untuk aksi iklim yang membatasi pelepasan gas rumah kaca yang terperangkap panas, kata OECD, terutama dalam sektor energi bersih dan peningkatan transportasi.

Target dana $100 miliar itu tidak sedikitpun mendekati apa yang oleh para ahli katakan, akan dibutuhkan oleh negara-negara berkembang untuk energi terbarukan dan langkah-langkah adaptasi seperti pertahanan pesisir terhadap naiknya muka air laut.

Sebuah panel yang diselenggarakan PBB memperkirakan bahwa negara-negara tersebut – tidak termasuk China – akan membutuhkan dana sebesar $2,4 triliun per tahun pada 2030, untuk memenuhi kebutuhan iklim dan pembangunan mereka.

Banyak negara berkembang yang hanya sedikit menghasilkan gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Namun mereka menjadi yang paling terpapar terhadap dampak yang mahal dan merusak dari memburuknya cuaca ekstrem. [ns/rs]

See all News Updates of the Day

Menteri Perekonomian Jerman Desak China Beralih dari PLTU

Cerobong asap pembangkit listrik tenaga batu bara terlihat berada di belakang patung singa di Shanghai, China 21 Oktober 2021. (Foto: REUTERS/Aly Song)
Cerobong asap pembangkit listrik tenaga batu bara terlihat berada di belakang patung singa di Shanghai, China 21 Oktober 2021. (Foto: REUTERS/Aly Song)

Menteri Perekonomian Jerman, Robert Habeck, pada Minggu (23/6) menyatakan bahwa China memegang peran vital dalam mencapai target iklim global. Ia menekankan pentingnya China menemukan sumber energi yang aman selain batu bara, yang pada 2023 menyumbang hampir 60 persen pasokan listrik negara tersebut.

Para pejabat mengatakan kepada Habeck bahwa China meningkatkan produksi batu bara demi alasan keamanan, kata menteri tersebut kepada wartawan di Kota Hangzhou, sehari setelah bertemu dengan para pejabat China di Beijing.

"China juga mengimpor sejumlah besar gas dan minyak, dan China sudah melihat apa yang terjadi di Eropa dan Jerman dalam dua tahun terakhir," tambahnya, merujuk pada krisis energi yang dipicu oleh invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina.

Dia mengatakan kerja sama dengan China harus diperkuat, dan menambahkan: "Tanpa China, tidak mungkin memenuhi target iklim secara global."

Kamera pengawas terlihat di dekat pembangkit listrik tenaga batu bara di Shanghai, China, 14 Oktober 2021. (Foto: REUTERS/Aly Song)
Kamera pengawas terlihat di dekat pembangkit listrik tenaga batu bara di Shanghai, China, 14 Oktober 2021. (Foto: REUTERS/Aly Song)

“Anda tidak perlu mengajari mereka bahwa emisi CO2 buruk bagi iklim. Mereka sudah paham,” kata Habeck, seraya menambahkan bahwa tingkat keamanan yang sama bisa dicapai dengan lebih sedikit pembangkit listrik tenaga batu bara atau PLTU.

Belakangan ini, Habeck menyampaikan kepada mahasiswa di Universitas Zhejiang bahwa tantangannya adalah menggabungkan berbagai sumber energi, seperti angin dan matahari, ke dalam infrastruktur yang berorientasi pada bahan bakar yang lebih stabil.

Dia menyatakan bahwa meningkatkan kapasitas adalah metode tradisional untuk memenuhi permintaan energi, tetapi bukanlah yang paling optimal dari segi efisiensi.

China tidak hanya mengembangkan produksi batu bara, tetapi juga memasang hampir 350 gigawatt (GW) kapasitas energi terbarukan baru pada 2023, jumlah yang melebihi setengah dari total kapasitas energi terbarukan global.

Habeck menyatakan bahwa dengan memperluas jaringan listrik dan memanfaatkan baterai untuk penyimpanan energi, China dapat mengurangi ketergantungannya pada pembangkit listrik konvensional untuk memenuhi kebutuhan energinya. Dia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dan langkah-langkah untuk mengatasi perubahan iklim sebenarnya tidak bertentangan satu sama lain.

“Mengubah perekonomian ke arah netral iklim tidak hanya baik bagi iklim, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi kesejahteraan dan pertumbuhan,” kata Habeck. [ah]

Banjir Bersejarah di Guangdong, China, Tewaskan 9 Orang

Bangunan-bangunan yang runtuh akibat banjir di Meizhou, provinsi Guangdong, China selatan, 21 Juni 2024. Hujan deras di provinsi Guangdong minggu ini memicu banjir dan tanah longsor, dengan serangkaian cuaca ekstrem yang berdampak secara nasional. (AFP)
Bangunan-bangunan yang runtuh akibat banjir di Meizhou, provinsi Guangdong, China selatan, 21 Juni 2024. Hujan deras di provinsi Guangdong minggu ini memicu banjir dan tanah longsor, dengan serangkaian cuaca ekstrem yang berdampak secara nasional. (AFP)

Sembilan orang tewas dan enam lainnya hilang setelah hujan lebat menyebabkan banjir bersejarah di wilayah pedesaan provinsi Guangdong di China selatan, sementara pihak berwenang pada Jumat (21/6) memperingatkan akan terjadi lebih banyak banjir di wilayah-wilayah lain di negara itu.

Empat orang tewas dan empat hilang, di distrik Meixian di kota Meizhou, Guangdong, menurut laporan stasiun televisi pemerintah CCTV pada Kamis malam. Lima orang lainnya tewas di Kabupaten Jiaoling, yang juga berada di Meizhou.

Hujan lebat terjadi dari hari Minggu hingga Selasa, menumbangkan pohon-pohon dan merobohkan rumah-rumah. Sebuah jalan menuju distrik Meixian rusak total saat hujan lebat. Sungai Songyuan, yang mengalir melalui Meizhou, mengalami banjir terbesar yang pernah tercatat, menurut CCTV.

Dalam foto yang dirilis oleh Kantor Berita Xinhua ini, tim penyelamat membersihkan puing-puing di daerah yang terkena dampak banjir di Sishui, Kabupaten Pingyuan, Kota Meizhou, Provinsi Guangdong, China selatan, 20 Juni 2024. (Lu Hanxin/Xinhua via AP)
Dalam foto yang dirilis oleh Kantor Berita Xinhua ini, tim penyelamat membersihkan puing-puing di daerah yang terkena dampak banjir di Sishui, Kabupaten Pingyuan, Kota Meizhou, Provinsi Guangdong, China selatan, 20 Juni 2024. (Lu Hanxin/Xinhua via AP)

Perkiraan kerugian ekonomi langsung akibat banjir ini adalah 3,65 miliar yuan ($502 juta sekitar 8,15 triliun rupiah) di wilayah Jiaoling, sedangkan di distrik Meixian, kerugiannya mencapai 1,06 miliar yuan ($146 juta atau sekitar 2,37 triliun rupiah).

Wilayah-wilayah lain di negara itu juga akan menghadapi hujan lebat dan cuaca ekstrem dalam 24 jam ke depan, dan Pusat Meteorologi Nasional mengeluarkan peringatan untuk beberapa provinsi di selatan dan beberapa wilayah di utara.

Provinsi Henan dan Anhui di China tengah, serta provinsi Jiangsu di pesisir pantai dan provinsi Guizhou di China selatan, semuanya diperkirakan akan mengalami hujan es dan badai petir yang kuat, menurut perkiraan tersebut. Curah hujan bisa mencapai 50 mm hingga 80 mm dalam satu hari di provinsi Henan, Anhui dan Hubei, kata Pusat Meteorologi Nasional China. [lt/ab]

Survei UNDP: Warga Inginkan Kebijakan Iklim yang Lebih Berani

Seorang pria di Veracruz, Meksiko, tampak mengisi air ke sejumlah bak besar di tengah krisis air yang melanda wilayah tersebut pada 16 Juni 2024. (Foto: AP/Felix Marquez)
Seorang pria di Veracruz, Meksiko, tampak mengisi air ke sejumlah bak besar di tengah krisis air yang melanda wilayah tersebut pada 16 Juni 2024. (Foto: AP/Felix Marquez)

Kepala Urusan Perubahan Iklim di Program Pembangunan PBB (UNDP), Cassie Flynn, pada Kamis (20/6) mengatakan orang-orang kini menyerukan kebijakan penanganan krisis iklim yang lebih berani.

Saat menerbitkan edisi kedua People's Climate Vote, jajak pendapat terbesar mengenai opini publik tentang aksi iklim global, Flynn mengatakan pesannya sangat jelas.

"Ada mayoritas besar yaitu 80% orang ingin negara-negara memperkuat komitmen mereka terhadap krisis iklim," ujar Flynn.

"Dan yang semakin mengejutkan adalah di saat kita melihat dan mengalami peningkatan polarisasi, peningkatan perpecahan terkait isu-isu seperti perdagangan dan keamanan, lebih dari 86% orang mengatakan mereka ingin negara-negara mengesampingkan perbedaan dan berkolaborasi dalam mengatasi krisis iklim," tambahnya.

The People’s Climate Vote adalah survei opini publik independen terbesar di dunia tentang perubahan iklim. Survei tersebut berfungsi sebagai platform bagi masyarakat untuk mengekspresikan keprihatinan dan kebutuhan mereka tentang perubahan iklim kepada para pemimpin dunia.

Insiatif UNDP dan University of Oxford itu diluncurkan pada tahun 2021 dengan jajak pendapat pertama yang mensurvei orang di 50 negara melalui iklan di aplikasi game seluler yang populer.

Survei tahun 2024 memiliki cakupan yang lebih luas lagi. Cakupannya tersebar pada 77 negara dan mewakili 87% populasi dunia, yang ditanya tentang pandangan mereka pada perubahan iklim.

Flynn mengatakan "jelas bahwa orang-orang di seluruh dunia, di tiap-tiap negara, merasakan krisis iklim."

"Secara global, lebih dari separuh orang mengatakan bahwa mereka memikirkan krisis iklim, baik setiap hari atau setiap minggu. Dua pertiganya mengatakan mereka membuat keputusan seputar kehidupan mereka, tempat tinggal, tempat kerja, dengan mempertimbangkan krisis iklim."

"Tujuan kami, sekali lagi, adalah untuk benar-benar membawa suara masyarakat ke dalam debat ini, untuk menunjukkan kepada para pemimpin dunia bahwa masyarakat bersatu meskipun mereka memiliki perbedaan dalam banyak hal di seluruh dunia," tambahnya.

"Dan kita berada di titik puncak dari beberapa keputusan besar mengenai krisis iklim di tingkat global, nasional, regional, dan subnasional. Merupakan hal yang sangat penting pada saat ini, para pemimpin dunia mendengarkan pesan persatuan ini," pungkas Flynn. [em/aa]

VOA Headline News: Survei UNDP: Warga Tak Khawatir dengan Kebijakan Iklim yang Berani

VOA Headline News: Survei UNDP: Warga Tak Khawatir dengan Kebijakan Iklim yang Berani
mohon tunggu

No media source currently available

0:00 0:04:54 0:00

Australia Tingkatkan Bantuan ke Papua Nugini untuk Pemulihan Bencana Longsor dan Keamanan

Wakil Perdana Menteri Australia Richard Maples bertemu penduduk setempat di lokasi longsor di desa Yambali di dataran tinggi Papua Nugini, Kamis, 20 Juni 2024. (David Kuna/IOM - PNG via AP)
Wakil Perdana Menteri Australia Richard Maples bertemu penduduk setempat di lokasi longsor di desa Yambali di dataran tinggi Papua Nugini, Kamis, 20 Juni 2024. (David Kuna/IOM - PNG via AP)

Australia akan menyediakan dana tambahan sebesar dua juta dolar Australia (sekitar 21 miliar rupiah) untuk mendukung upaya rekonstruksi di Papua Nugini setelah bencana tanah longsor yang menelan banyak korban jiwa bulan lalu, kata pemerintah Australia pada hari Kamis (20/6).

Negara kepulauan Pasifik Selatan di lepas pantai utara Australia itu masih berjuang menghadapi dampak bencana di provinsi Enga di daerah pegunungan, yang menurut perkiraan PBB menewaskan 670 penduduk desa dan menyebabkan 1.650 orang yang selamat mengungsi.

Pemerintah Papua Nugini mengatakan kepada PBB bahwa mereka memperkirakan lebih dari 2.000 orang terkubur ketika lereng gunung runtuh dan menimpa kawasan pemukiman Yambali saat orang-orang sedang tidur.

“Akses jalan sangat penting untuk layanan esensial serta rantai pasokan makanan dan bahan bakar,” kata Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dalam sebuah pernyataan yang bertepatan dengan kunjungan ke lokasi longsor bersama Menteri Pertahanan Papua Nugini Billy Joseph dan Gubernur Enga Peter Ipatas.

FILE- Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong. (AP/Maya Alleruzzo)
FILE- Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong. (AP/Maya Alleruzzo)

“Dukungan tambahan sebesar $2 juta yang diumumkan hari ini adalah sebagai tanggapan atas permintaan Papau Nugini untuk memulihkan konektivitas Highlands Highway, jalur transportasi penting di wilayah tersebut,” tambah Wong.

Wong mengatakan bantuan tersebut juga akan mendukung layanan kesehatan setempat dan penyediaan lebih dari 1.000 paket pembelajaran untuk anak-anak.

Bantuan awal Australia sebesar $2,5 juta menyediakan pasokan darurat, dukungan untuk mitra kemanusiaan dan petugas tanggap bencana serta pakar teknis pada hari-hari setelah bencana tanah longsor pada 24 Mei.

Dukungan Keamanan PNG

Wakil Perdana Menteri Richard Marles dan Wong, bersama para pejabat senior pemerintah lainnya berada di Papua Nugini untuk menghadiri forum tingkat menteri, pertemuan bilateral yang paling signifikan bagi Australia di antara negara-negara kepulauan Pasifik Selatan.

Papua Nugini memiliki populasi hampir 10 juta orang dan merupakan negara kepulauan Pasifik yang paling padat penduduknya.

Dalam kunjungan tersebut, mereka mengumumkan paket bantuan komprehensif yang bertujuan untuk memperkuat keamanan dalam negeri Papua Nugini dan memajukan prioritas hukum dan keadilan berdasarkan perjanjian keamanan bilateral yang dibuat tahun lalu sebagai bagian dari upaya Australia untuk menangkal semakin besarnya pengaruh China di wilayah tersebut.

Seorang penduduk desa membawa kotak bantuan Australia saat meninjau kawasan terdampak tanah longsor di desa Yambali, dataran tinggi Papua Nugini Kamis, 20 Juni 2024. (David Kuna/IOM - PNG via AP)
Seorang penduduk desa membawa kotak bantuan Australia saat meninjau kawasan terdampak tanah longsor di desa Yambali, dataran tinggi Papua Nugini Kamis, 20 Juni 2024. (David Kuna/IOM - PNG via AP)

Komponen utama dari paket ini mencakup dukungan terhadap program pengelolaan senjata dan peningkatan kerangka hukum Papua Nugini untuk memerangi kejahatan keuangan.

“Papua Nugini yang aman dan terjamin baik bagi Papua Nugini, baik bagi Australia, dan baik bagi wilayah ini,” kata Wong pada hari Kamis di acara Channel Nine's Today.

“Jadi, kami punya kepentingan, warga Australia punya kepentingan untuk memastikan kami bekerja sama dengan Papua Nugini, tetangga terdekat kami, untuk menjamin keamanan dan stabilitas,” tambahnya.

Pada tahun ini, Papua Nugini dilanda kerusuhan mematikan di dua kota terbesarnya, Port Moresby dan Lae, sementara perseteruan antara suku yang berkepanjangan menyebabkan sedikitnya 26 orang tewas dalam penyergapan pada bulan Februari, serta bentrokan antara dua suku yang bersaing yang menewaskan delapan orang bulan lalu. [ab/lt]

Tunjukkan lebih banyak

XS
SM
MD
LG