Israel menghadapi krisis politik setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu gagal membentuk pemerintahan koalisi. Jika ia tidak bisa meraih cukup dukungan sampai Rabu malam, parlemen akan dibubarkan dan negara itu akan mengadakan pemilu baru pada 28 Agustus.
Dalam pidato Senin (27/5) malam, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji akan melakukan semua yang ia bisa dalam dua hari ke depan guna mencegah diadakannya kembali pemilu yang mahal.
Netanyahu mengatakan, "Banyak yang bisa dilakukan dalam 48 jam. Harapan pemilih bisa diwujudkan. Pemerintahan sayap kanan yang kuat bisa dibentuk. Kita bisa menghadirkan stabilitas dan pemerintahan yang baik bagi Israel. Saya berharap rakyat sadar dan melakukan hal yang benar."
Senin pagi, Netanyahu gagal meraih kesepakatan dengan Avigdor Lieberman, ketua partai nasionalis sekuler, Yisrael Beiteinu. Keduanya berbeda pendapat tentang rancangan undang-undang yang mengatur pengecualian siswa haredi yeshiva dari wajib militer. Pengecualian itu selama bertahun-tahun menjadi masalah kontroversial di negara itu di mana dinas militer adalah wajib.
Lieberman menuntut lebih banyak orang-orang Yahudi ultra-Ortodoks atau Haredi masuk angkatan bersenjata dan mengancam hukuman bagi institusi yang tidak mematuhi. Partai-partai Haredi menginginkan lebih banyak pengecualian. Netanyahu membutuhkan Lieberman dan partai-partai ultra-Ortodoks untuk koalisi mayoritas.
"Kami ingin membentuk pemerintahan di mana akan jelas bahwa tidak akan ada kompromi dalam rancangan undang-undang wajib militer bagi Haredi, tidak berupa koma atau titik di dalamnya. Itu bukan sesuatu yang kami sembunyikan," kata Lieberman.
Parlemen Israel hari Senin mengambil langkah pertama menuju pemilihan cepat. Itu artinya memberi persetujuan awal bagi undang-undang untuk membubarkan parlemen. Diperlukan tiga suara lagi untuk persetujuan akhir undang-undang itu, yang akan menghasilkan pemilihan umum baru.
Presiden Amerika Donald Trump menyatakan dukungannya bagi Netanyahu dalam cuitannya di Twitter. (ka)
