Tautan-tautan Akses

Pejabat Mesir Desak Hamas dan Fatah Sepakati Rekonsialisi

  • Edward Yeranian

Pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh (tengah) dan delegasi Hamas bertemu Kepala Intelijen Mesir Khaled Fawzy, menjelang pertemuan Hamas dan Fatah yang dimediasi Mesir di Kairo.

Pemimpin faksi-faksi Palestina yang bersaing, Fatah dan Hamas, bertemu di Kairo hari Selasa (10/10) atas undangan pemerintah Mesir dengan harapan kedua pihak akhirnya mencapai kesepakatan rekonsiliasi setelah perpecahan 10 tahun.

Pejabat tinggi faksi-faksi Palestina yang bersaing, Fatah dan Hamas, mempertimbangkan rincian kesepakatan rekonsiliasi rancangan Mesir, sementara kedua pihak tampaknya semakin dekat ke kesepakatan yang akan membawa Jalur Gaza yang dikuasai Hamas kembali dibawah kendali pemerintah persatuan Palestina. Pejabat-pejabat intelijen Mesir, yang mendesak kedua pihak untuk berkompromi, tutup mulut, tidak mau memberi informasi mengenai pembicaraan tersebut.

Media Mesir mengutip delegasi Fatah dalam perundingan itu, Azzam Ahmed. Ia mengatakan, "isu utama sekarang adalah mengizinkan pemerintah Palestina, dipimpin Perdana Menteri Rami Hamdallah, mengambil alih kendali kekuasaan atas Gaza, seiring pelaksanaan kesepakatan rekonsiliasi tahun 2011." Kesepakatan itu gagal karena perselisihan di antara kedua pihak.

Kepada wartawan di Gaza, juru bicara Hamas Fawzi Barhoum mengatakan, prioritas Hamas dalam mencapai kesepakatan adalah menyelesaikan krisis ekonomi yang memburuk, sekaligus mendapatkan solusi atas masalah keamanan.

Fawzi Barhoum mengatakan, masalah utama Hamas adalah kemanusiaan, seperti krisis listrik di Gaza, juga masalah gaji pegawai pemerintah yang belum dibayar, selain menyelesaikan perselisihan mengenai pengendalian pos-pos perbatasan.

Hamas sampai kini menolak mengizinkan pasukan keamanan Fatah atau pemantau Uni Eropa mengendalikan pos perbatasan Gaza dengan Mesir di Rafah, sesuai kesepakatan dengan Israel pada tahun 2005. Pada tahun 2007, Hamas mencopot orang-orang Fatah dari jabatan di pemerintahan Gaza dan pasukan keamanan.

Hal lain yang diperselisihkan, menurut mediator Mesir, adalah apa yang harus dilakukan terhadap sekitar 50 ribu pegawai pemerintah dan pasukan keamanan yang direkrut Hamas sejak pecah dari Fatah tahun 2007. Fatah menginginkan banyak, jika bukan sebagian besar, pegawai itu, diberhentikan. [ka/al]

XS
SM
MD
LG