Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan pemerintah semakin siap menyongsong swasembada pangan dan pihaknya telah menjalankan berbagai program priortas sebagai pendukung swasembada.
Swasembada untuk komoditas unggulan, yakni padi, jagung dan kedelai siap mulai tahun ini, sementara komoditas pangan lainnya ditargetkan tercapai pada tahun 2017, ujar Amran.
Ia menambahkan bahwa pemerintah berhasil menambah 640 ribu hektar lahan untuk jenis tanaman padi.
“Sudah prioritas, irigasinya sudah, peralatannya, kemudian benih, itu menjadi faktor prioritas. Komoditasnya padi, jagung, kedelai. Ini adalah tambah tanam tertinggi selama 10 tahun terakhir, tambah tanam padi, itu 640 ribu tambahan tanam," ujarnya usai rapat dengan Komisi IV DPR RI yang menangani masalah pertanian, Kamis malam (2/4).
Menurut catatan Badan Pertanahan Nasional, hingga 2014 lahan untuk tanaman padi nasional mencapai 14 juta hektar dan luas tersebut dinilai tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan sekitar 240 juta orang di Indonesia.
Sementara itu Thailand memiliki luas lahan 10 juta hektar untuk memenuhi sekitar 68 juta orang. Hal ini membuat Indonesia masih mengimpor beras dari Thailand.
Aktivis dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Witoro menilai program swasembada pangan di negara ini stagnan.
"Ini perlu satu gerakan yang dilakukan bukan hanya (Presiden) Jokowi tetapi juga lapis provinsi, di kabupaten dan di tingkat desa. Potensi-potensi ini yang belum bisa digerakkan," ujarnya pada VOA, Jumat.
Witoro berpendapat saat ini petani dan pemerintah daerah kehilangan semangat dalam uyapa meningkatkan produk-produk pertanian sehingga perlu kreasi baru dari pemerintah pusat agar bertani menjadi hal yang penuh semangat dan menyenangkan.
Meski pemerintah sering menyampaikan akan menghentikan impor komoditas pangan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indonesia masih bergantung pada impor berbagai komoditas terutama beras, jagung, kedelai dan bawang.
Sebelumnya dalam beberapa kali kesempatan Presiden Joko Widodo menegaskan swasembada pada tahun 2017 tidak bisa ditawar lagi. Jika tidak terwujud ia mempersilakan menteri-menteri terkait mengundurkan diri.
