Tautan-tautan Akses

Mensos : Politisasi Bansos Masif Terjadi di Daerah


Bantuan sosial dikirimkan ke luar kota Surabaya untuk warga miskin yang terdampak ekonominya karena corona. (Foto: VOA/Petrus Riski)

Politisasi bantuan sosial (bansos) untuk warga yang terdampak pandemi virus corona masih masif terjadi di Indonesia terutama di daerah. Politisasi bansos kali ini berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini.

Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengatakan politisasi bansos masih masif terjadi di daerah dan sangat sulit dikontrol, apalagi menjelang persiapan Pilkada serentak tahun 2020 di 270 daerah. Dalam diskusi daring bersama Kaukus Perempuan Parlemen RI bertajuk "Solidaritas Sosial", Juliari mengimbau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk ikut mengontrol dan meminimalkan politisasi bansos di daerah.

"Saya yakin Bawaslu juga kesulitan karena begitu masifnya politisasi bansos yang terjadi di lapangan. Nah ini saya kira hal-hal yang tidak semudah kita bayangkan. Saya paham sekali yang urusan daerah pemilihan, daerah konstituen kepala daerah," kata Juliari, Jumat (8/5).

Mensos : Politisasi Bansos Masif Terjadi di Daerah
mohon tunggu

No media source currently available

0:00 0:02:48 0:00

Masifnya politisasi tersebut, katanya, membuat Kemensos tidak bisa memberi daerah kebebasan 100 persen untuk membagikan bansos yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Kita hindari penyelewengan yang sebenarnya di masa lampau sudah sering penyelewengan lewat bansos ini. Saya lihat teman-teman di daerah ini mungkin juga ada sentimen pilkada. Ini satu hal yang mempersulit keadaan sebenarnya pilkada ini, artinya kita sedang mengalami bencana yang masif, di Indonesia mau pilkada serentak," ungkap Mensos.

Menteri Sosial, Juliari Batubara saat menjadi narasumber di diskusi daring "Solidaritas Sosial". Jumat 8 Mei 2020. (Screenshot Anugrah Andriansyah).
Menteri Sosial, Juliari Batubara saat menjadi narasumber di diskusi daring "Solidaritas Sosial". Jumat 8 Mei 2020. (Screenshot Anugrah Andriansyah).

"Jadi ini memang kacau, mereka ingin diberikan keleluasaan kalau perlu ngasih duit-nya dalam koper. Nanti mereka yang membagikan sendiri, pokoknya pemerintah sediakan uangnya. Ya hal seperti itu tidak bisa," tambahnya.

Juliari juga menuturkan bahwa penyaluran bansos ke warga yang terdampak pandemi tidak mungkin 100 persen tepat sasaran.

"Apabila kita lihat di lapangan memang tidak mungkin yang namanya penyaluran itu 100 persen tepat sasaran. Kenapa? Memang kita tidak pernah siap untuk bencana semasif virus corona ini. Kalau kita lihat di negara yang lebih kaya dan maju dari Indonesia di sana juga kacau balau," tuturnya.

Masih kata Juliari, masyarakat diminta untuk memahami bahwa pandemi virus corona merupakan bencana yang luar biasa masif. Menurutnya, tidak ada satupun pemerintah yang siap dari sisi penganggaran dan program dalam menghadapi wabah ini.

"Memang begitu dilihat virus corona semakin serius kita harus banting setir. Artinya meninggalkan program kerja lain untuk fokus ke penanggulangan virus corona. Ini tidak semudah yang orang bayangkan," ucapnya.

Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum menyalurkan bantuan sosial (bansos) provinsi untuk warga Kota Banjar terdampak COVID-19 di Kantor Pos Kota Banjar, Rabu (29/4). (Courtesy: Humas Jabar)
Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum menyalurkan bantuan sosial (bansos) provinsi untuk warga Kota Banjar terdampak COVID-19 di Kantor Pos Kota Banjar, Rabu (29/4). (Courtesy: Humas Jabar)

Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid yang juga narasumber dalam diskusi daring Solidaritas Sosial, mengatakan, dalam konteks pemberian bansos di lapangan, masyarakat lebih memandang apa yang didapatkan ketimbang iktikad-iktikad lain, termasuk politisasi bansos.

"Masyarakat memandang (pemberian bansos) tidak punya niatan macam-macam. Dibandingkan dengan iktikad dari (penyalur bansos) pusat dan daerah atau entitas politik praktis," kata Alissa. [aa/ab]

Recommended

XS
SM
MD
LG