Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membantah anggapan bahwa pemerintah Indonesia menarik diri dari dunia internasional.
Retno memastikan Indonesia akan terus memainkan peran sebagai kekuatan tengah (middle power), dengan menempatkan Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sebagai prioritas politik luar negeri.
"Sebagai negara middle power dengan penduduk kurang lebih 250 juta orang, demokrasi ketiga terbesar ketiga di dunia, penduduk Muslim terbesar di dunia, negara terbesar di ASEAN, anggota G-20, maka Indonesia akan terus memainkan perannya baik di kawasan maupun di dunia," ujarnya Kamis (8/1).
"Sesuai dengan mandat Konstitusi, maka Indonesia tetap akan memberikan kontribusi dan mengambil peran penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia."
Retno menambahkan, bagi Indonesia, keamanan di kawasan merupakan hal mutlak yang harus ada. Oleh karena itu, melalui ASEAN, Indonesia akan terus aktif mendorong penyelesaian masalah Laut China Selatan melalui implementasi Deklarasi Perilaku Pihak-pihak di Laut China Selatan (DoC), serta diselesaikannya Pedoman Perilaku di Laut China Selatan (CoC).
Selain itu, lanjut Retno, Indonesia akan terus berperan aktif dalam pembentukan Masyarakat ASEAN dan menyiapkan visi Masyarakat ASEAN pasca 2015.
Beberapa prioritas yang perlu segera dituntaskan dalam konteks ASEAN, antara lain penguatan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), ujarnya. Sementara itu, tambahnya, untuk mendukung realisasi Poros Maritim, diplomasi Indonesia akan mendorong penguatan kerja sama maritim dalam berbagai mekanisme di ASEAN.
Retno mengatakan bahwa diplomasi Indonesia akan dilakukan untuk melindungi kedaulatan wilayah Negara Republik Indonesia. Ia menegaskan, pergaulan internasional harus didasari pada prinsip penghormatan terhadap integritas wilayah territorial masing-masing negara.
"Indonesia tidak akan membiarkan prinsip-prinsip tersebut dilanggar oleh pihak lain. Diplomasi perbatasan akan lebih ditingkatkan pada 2015. Khusus untuk penyelesaian batas maritim, Indonesia telah menyusun roadmap perundingan perbatasan. Pemerintah Indonesia juga akan meningkatkan kehadirannya di wilayah perbatasan," ujarnya.
Guru Besar Hukum Internasional di Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana meyakini jika politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi pijakan pemerintah.
"Saya yakin Pak Jokowi selaku Presiden akan mempertahankan apa yang sudah dicapai oleh Presiden SBY, meskipun beliau akan fokus kepada masalah-masalah yang ada di dalam negeri. Yang pasti kalau pekerjaan rumah terkait dengan kehadiran negara dalam melindungi warga negara kita secara proporsional perlindungan itu," ujarnya.
