Tautan-tautan Akses

Menkes: Jumlah Penduduk Indonesia yang Divaksin COVID-19 Tembus 10 Juta


Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (26/3). (Foto: Biro Setpres)

Masyarakat Indonesia yang sudah divaksinasi COVID-19 sudah mencapai 10 juta.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan sampai saat ini, masyarakat Indonesia yang sudah menerima suntikan vaksini COVID-19 mencapai 10 juta orang.

“Memang Alhamdulilah dan Insya Allah hari ini vaksinasi akan menembus 10 juta vaksinasi. Dengan kecepatan harian kita mendekati 500 ribu penyuntikan per hari, sehingga diharapkan bulan Maret dan April di mana ketersediaan vaksin adalah 15 juta per bulan,” ujar Budi dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (26/3).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai Ratas dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan , Jakarta, Jumat, 26 Maret 2021 mengatakan jumlah penduduk Indonesia yang sudah divaksinasi COVID-19 tembus 10 juta Orang ( biro Setpres ).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai Ratas dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan , Jakarta, Jumat, 26 Maret 2021 mengatakan jumlah penduduk Indonesia yang sudah divaksinasi COVID-19 tembus 10 juta Orang ( biro Setpres ).

Dalam Rapat Terbatas dengan Presiden Jokowi, ia menjelaskan kecepatan penyuntikan vaksin dalam program vaksinasi COVID-19 sejauh ini sudah sesuai dengan target pemerintah. Namun, ia menegaskan bahwa tentang lonjakan kasus corona di beberapa negara, termasuk India, dalam beberapa waktu terakhir ini, bisa mengakibatkan terjadinya embargo vaksin.

“(Embargo vaksin) bisa mengganggu ketersediaan vaksin dalam beberapa bulan ke depan terutama yang berasal dari negara-negara yang melakukan embargo, sehingga kita perlu berhati-hati mengatur laju penyuntikan vaksin agar tidak terjadi kekosongan vaksin nantinya,” paparnya.

Budi mengatakan, presiden juga menyoroti kenaikan kasus corona yang terjadi di beberapa negara di Eropa karena adanya varian baru. Jokowi tidak ingin hal serupa juga terjadi di Indonesia mengingat varian baru virus corona B117 dari Inggris juga sudah masuk ke Indonesia sejak Januari lalu.

“Arahan Bapak Presiden coba dicari titik keseimbangan agar hasil yang sudah bagus karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro dan vaksinasi kita tidak kehilangan momentum perbaikannya dengan demikian kita diharapkan terus turun dan tidak mengalami lonjakan seperti di Eropa,” jelas Budi.

Seorang petugas menarik sebuah kotak berisi vaksin virus corona (COVID-19) di sebuah puskesmas untuk program vaksinasi massal, di Jakarta, 13 Januari 2021. (Foto: Willy Kurniawan/Reuters)
Seorang petugas menarik sebuah kotak berisi vaksin virus corona (COVID-19) di sebuah puskesmas untuk program vaksinasi massal, di Jakarta, 13 Januari 2021. (Foto: Willy Kurniawan/Reuters)

Ia juga mendorong kelompok masyarakat yang berusia 60 tahun ke atas atau lanjut usia (lansia) untuk segera divaksinasi COVID-19. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat yang masuk dan dirawat di rumah sakit karena COVID-19 adalah lansia. Budi yakin, vaksinasi kepada lansia bisa menekan angka kematian, dan tingkat keterisian tempat tidur di ruang isolasi dan ICU di rumah sakit rujukan COVID-19 juga menjadi berkurang.

Tidak lupa ia juga berpesan kepada masyarakat, walaupun sudah divaksinasi tetap untuk menjaga protokol kesehatan, karena vaksinasi ini tidak membuat seseorang untuk kebal sepenuhnya terhadap virus corona.

“Masih bisa terkena tapi karena antibodi baik segera cepat sembuh dan tidak harus ke RS tapi masih bisa menularkan. Karena itu tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak sehingga adanya strain baru pun tidak usah kita khawatirkan,” kata Budi.

Vaksinasi COVID-19 Lansia Masih Sangat Rendah

Ahli Epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengapresiasi kinerja pemerintah yang sudah melakukan vaksinasi COVID-19 kepada 10 juta masyarakat Indonesia per 26 Maret ini. Namun dari angka 10 juta orang tersebut, kata Pandu suntikan kepada kelompok masyarakat yang berusia lebih dari 60 tahun atau lanjut usia (lansia) masih sangat rendah.

Ahli epidemiologi, Pandu Riono dalam sebuah webinar, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Petrus Riski)
Ahli epidemiologi, Pandu Riono dalam sebuah webinar, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Petrus Riski)

Menurutnya, vaksinasi COVID-19 kepada lansia sangat penting untuk menekan angka kematian, dan menekan tingkat keterisian tempat tidur di ruang isolasi dan ICU atau bed occupancy ratio (BOR) bagi pasien COVID-19 di rumah sakit.

“Saya concern ke lansia kenapa? Karena lansia itu yang paling akan berdampak dengan yang vaksinasi. DKI sudah 41 persen lansianya, tapi itu karena angka Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) masuk ke DKI. Tapi Jawa Barat lansianya baru tiga persen, Banten 3,9 persen, Jawa Timur lima persen, Yogyakarta delapan persen, ya lumayan, tapi kan masih jauh Jawa Tengah 9,6 persen. Di situ tantangannya. Termasuk yang mau dibuka pariwisatanya kaya Bali, semua pemerintah daerah itu engga ngerti bahwa prioritas lansia itu penting,” ujar Pandu kepada VOA.

Lanjutnya, upaya pemerintah yang melakukan vaksinasi COVID-19 selain di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) perlu diperluas, agar masyarakat nantinya lebih mudah mendapatkan akses untuk divaksinasi.

Para pedagang di Pasar Tanah Abang menerima suntikan vaksin COVID-19 dalam kegiatan vaksinasi massal, Jakarta, 18 Februari 2021. (Foto: Achmad Ibrahim/AP)
Para pedagang di Pasar Tanah Abang menerima suntikan vaksin COVID-19 dalam kegiatan vaksinasi massal, Jakarta, 18 Februari 2021. (Foto: Achmad Ibrahim/AP)

Ketika ditanya terkait kapan akan terbentuk kekebalan kelompok atau herd immunity pada masa pandemi ini, Pandu mengaku tidak mengetahuinya, karena untuk mencapai hal tersebut tidaklah mudah. Pasalnya tidak semua orang yang disuntik vaksin COVID-19 bisa membentuk imunitas.

“Itu kan teori, jadi teori itu belum tentu terwujud karena kalah dengan kecepatan varian baru virus yang lebih cepat menular. Dan yang paling dikhawatirkan kalau vaksinasi sekarang bisa membuat yang tadinya efikasi vaksin 60 persen menjadi turun. Itu artinya musti di boost lagi tahun depan, disuntik lagi,” paparnya.

Kriteria PPKM Mikro Akan Diperketat

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan , Jakarta, Jumat, 26 Maret 2021 mengatakan jumlah provinsi di Indonesia yang melakukan PPKM Mikro akan diperluas (biro setpres).
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan , Jakarta, Jumat, 26 Maret 2021 mengatakan jumlah provinsi di Indonesia yang melakukan PPKM Mikro akan diperluas (biro setpres).

Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memperketat kriteria PPKM Mikro. Sebelumnya pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan PPKM Mikro tahap ke-4 yang berlaku 23 Maret-5 April yang berlaku di 15 provinsi di mana sebelumnya hanya di 10 provinsi saja.

Lima provinsi tambahan yang diberlakukan kebijakan PPKM Mikro tersebut adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Ke depan tentu kita akan terus tingkatkan. Arahan Bapak Presiden kriteria diperketat, sesudah 5 April kita akan memperketat kriteria PPKM Mikro ini,” ujar Airlangga.

Presiden, kata Airlangga juga meminta untuk memperluas kebijakan PPKM di provinsi-provinsi lainnya, setelah PPKM Mikro tahap ke-4 selesai pada 5 April nanti. Hal ini dikarenakan adanya lonjakan kasus di beberapa negara seperti di Eropa dan munculnya varian baru virus corona. [gi/ab]

Recommended

XS
SM
MD
LG