Mahkamah HAM Eropa (ECHR) telah memutuskan bahwa pihak berwenang Rusia melanggar hak-hak politisi oposisi Aleksei Navalny dengan memberlakukan tahanan rumah terhadapnya pada tahun 2014.
Navalny dikenai tahanan rumah pada Februari 2014 dan dikurung di rumahnya selama beberapa bulan sewaktu ia sedang diselidiki atas dugaan penggelapan dalam apa yang disebut kasus Yves Rocher. Ia dan para pendukungnya menyebut penahanan itu berlatar belakang politik.
“Pembatasan terhadapnya, termasuk pembatasan ketat komunikasinya, tidak sebanding dengan tuduhan kriminal yang ia hadapi,” sebut ECHR dalam suatu pernyataan setelah putusannya pada 9 April.
ECHR memutuskan bahwa Rusia telah melanggar Konvensi Eropa mengenai HAM.
“Juga jelas bahwa ia telah diperlakukan dengan cara itu untuk membatasi aktivitas publiknya,” lanjut ECHR.
Navalny dan saudara lelakinya, Oleg, divonis bersalah pada Desember 2014 oleh pengadilan Rusia atas tuduhan menggelapkan 30 juta rubel (sekitar 442 ribu dolar ketika itu) dari cabang perusahaan Yves Rocher di Rusia dan perusahaan lainnya.
Tetapi ECHR yang berbasis di Strasbourg memutuskan pada Oktober 2017 bahwa pengadilan Rusia melanggar hak mereka untuk mendapatkan proses hukum yang adil dalam kasus tersebut.
Putusan ECHR tersebut pada mulanya menyatakan bahwa apa yang dituduhkan terhadap mereka dalam kasus Yves Rocher tidak termasuk dalam definisi penipuan.
Sewaktu Rusia mengajukan banding atas putusan itu, ECHR mempertimbangkan kembali kasus itu dan pada November 2018 memperluas putusannya juga terhadap pihak berwenang Rusia.
ECHR mendapati bahwa Rusia melanggar hak-hak Navalny dengan melakukan penangkapan dan penahanan berulang kali pada tahun 2012 hingga tahun 2014, dan menyebut hal itu sebagai langkah yang “tidak sah dan sewenang-wenang” dan bermotivasi politik.”
Navalny adalah salah seorang lawan politik utama Presiden Vladimir Putin. [uh]
