Tautan-tautan Akses

AS

Legislator AS Ingin Atasi Kekuasaan Perusahaan Teknologi


Meskipun banyak kalangan yang setuju bahwa perusahaan teknologi memiliki kekuasaan yang terlalu banyak, mereka berbeda pendapat mengenai apa yang harus dilakukan terkait hal tersebut. (Foto: ilustrasi).

Perusahaan-perusahaan teknologi raksasa AS, yang memiliki jutaan pengguna di seluruh dunia, menghadapi pengawasan baru dan peningkatan upaya untuk mengatur mereka di Washington.

Setelah serangan 6 Januari lalu terhadap Capitol, atau gedung Kongres AS, muncul keinginan baru untuk meninjau kekuasaan perusahaan-perusahaan raksasa teknologi. Para demonstran diberitakan menggunakan media sosial untuk menyusun rencana mereka. Facebook dan Twitter mengeluarkan mantan Presiden Donald Trump dan lain-lainnya dari situs-situs mereka. Google, Apple dan Amazon menghapus dari app store mereka Parler, aplikasi yang digunakan para pendukung Trump.

“Sumber kekuasaan yang nyata adalah menjadi gatekeeper atau penjaga gerbang, menjadi perantara yang harus dilalui semua orang. Inilah hal yang benar-benar kami ingin lihat,” jelas Jerry Davis, profesor manajemen di University of Michigan saat diwawancarai VOA melalui Skype.

Google, Facebook dan Amazon telah menghadapi investigasi antimonopoli dan para CEO perusahaan teknologi secara rutin memberi kesaksian di Kongres. (Foto: ilustrasi).
Google, Facebook dan Amazon telah menghadapi investigasi antimonopoli dan para CEO perusahaan teknologi secara rutin memberi kesaksian di Kongres. (Foto: ilustrasi).

Mencermati apa yang disebut sebagai "Big Tech" bukanlah hal baru. Google, Facebook dan Amazon telah menghadapi investigasi antimonopoli dan para CEO perusahaan teknologi secara rutin memberi kesaksian di Kongres.

Meskipun banyak kalangan yang setuju bahwa perusahaan teknologi memiliki kekuasaan yang terlalu banyak, mereka berbeda pendapat mengenai apa yang harus dilakukan terkait hal tersebut. Membubarkan perusahaan? Membatasi kemampuan mereka untuk mengumpulkan data pengguna dan mengizinkan pengguna mengajukan gugatan hukum apabila privasi mereka dilanggar? Atau menetapkan undang-undang untuk membuat perusahaan-perusahaan tersebut bertanggung jawab jika mereka menjadi saluran kebohongan online?

“Partai Republik gusar atas apa yang mereka lihat sebagai cancel culture atau perusahaan-perusahaan memoderasi ujaran konservatif di platform mereka dan partai Demokrat cenderung lebih khawatir platform-platform itu tidak cukup dimoderasi dan membiarkan terlalu banyak ujaran kebencian atau terlalu banyak pelecehan,” kata India McKinney, direktur urusan federal di Electronic Frontier Foundation, dalam wawancara melalui Skype dengan VOA.

Penyebaran informasi keliru secara online, yang dianggap masalah oleh kedua partai, membuat penyusunan peraturan-peraturan baru menjadi sulit, khususnya di AS, di mana Amendemen Pertama Konstitusi melindungi kebebasan berbicara.

“Bagaimana Anda menyusun legislasi yang menetapkan penyebaran informasi keliru sebagai hal ilegal, namun melindungi satire, parodi, komedi, komentar dan hiperbola, dan semua hal lain semacam itu yang kita gunakan untuk hiburan dan merupakan bagian penting dari diskusi dan wacana politik?,” lanjut India McKinney.

Apa yang diperlukan, kata sejumlah pengamat, adalah peninjauan baru terhadap kekuasaan "Big Tech", termasuk bagaimana teknologi sendiri dapat berperan dalam mempersatukan atau memecah belah masyarakat.

“Saya pikir percakapan nasional mengenai ini… apa peraturannya, seperti apa perilaku yang pantas, bagaimana kita membuat orang tetap aman, ini benar-benar merupakan hal penting,” komentar Nicol Turner Lee, ilmuwan senior dan direktur Pusat Inovasi Teknologi di the Brookings Institution melalui Skype.

Dalam beberapa bulan mendatang, akan ada lebih banyak lagi pengguna dan pemerintah di seluruh dunia yang membahas peran perusahaan-perusahaan teknologi sebagai penjaga gerbang yang kuat bagi masyarakat. [uh/ab]

XS
SM
MD
LG