Kelangkaan minyak goreng mendorong warga kota Palu memanfaatkan operasi pasar murah yang digelar oleh pemerintah untuk bisa membeli minyak goreng dengan harga 14 ribu rupiah. Antrean yang awalnya rapi, mulai berdesak-desakan tak teratur ketika hari beranjak siang. Siti Mariatun (23), warga kelurahan Nunu yang turut membawa anak balitanya mengatakan ia hanya mendapatkan satu liter minyak goreng setelah antre selama satu jam dibawah teriknya sinar matahari.
“Susah Pak soalnya bawa anak, sempit-sempit cuma dapat itu satu liter, sudah baku dempet lagi. Maunya sih kayak biasanya dinormalkan lagi biar kita tidak setengah mati, mau masak cari keliling lagi,” keluh Siti Mariatun.
Siti menuturkan sulit mendapatkan minyak goreng di toko modern di Kota Palu, sementara di pasar tradisional meskipun tersedia harganya sudah di kisaran 40-50 ribu rupiah per liter.
Situasi serupa juga dirasakan Salmiati (58) warga kelurahan Palu Selatan. Meskipun khawatir dengan penularan virus corona karena berada diantara kerumunan banyak orang tapi perempuan paruh baya itu mengaku tidak punya pilihan lain agar bisa membeli dua liter minyak goreng. “Kita memang takut dengan keadaan begini, kita tidak beli minyak juga kita butuh,” ujar Salmiati.
Warga di Kota Palu berharap pemerintah bisa segera bertindak mengatasi kelangkaan minyak goreng yang dirasakan warga sejak Februari 2022.
“Harapannya supaya kayak biasanya stabil begitulah. Rakyat kecil begini,” kata Dinem (59) yang mencari nafkah dengan berjualan kerupuk di Kota Palu.
Pasar murah minyak goreng serupa juga digelar pemerintah kota Pontianak di Kalimantan Barat, kota Medan di Sumatera Utara, kota Tembilahan dan Kepulauan Karimun di Riau, kota Cimahi dan Cianjur di Jawa Barat, kota Banyuwangi di Jawa Timur, dan banyak lainnya.
Diwawancarai VOA, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, Doddy Iwan Setiawan mengatakan kegiatan pasar murah minyak goreng dan gula pasir itu untuk merespon kenaikan harga kedua komoditi itu di pasar tradisional di Kota Palu. Pasar ini menyediakan 4 ton gula pasir yang dijual 11 ribu rupiah per kilogram, dan empat ribu liter minyak goreng kemasan yang dijual 14 ribu rupiah per liter.
“Masyarakat lihat minyak goreng kayak lihat emas ini, berbondong-bondong tapi kami insyaallah semua masyarakat di sekitar sini bisa mendapatkan minyak goreng karena stok yang kami keluarkan hari ini cukup banyak,” kata Doddy.
Pihaknya merencanakan akan mendistribusikan minyak goreng melalui operasi pasar yang digelar di kawasan pemukiman padat penduduk di kota Palu.
Ombudsman Tawarkan Opsi Minyak Goreng Premium Dikembalikan ke Mekanisme Pasar
Ombudsman RI dalam siaran pers, Selasa (15/3) menilai akar permasalahan dari kelangkaan minyak goreng dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah disparitas harga yang mencapai Rp 8.000 - 9.000/Kg. Untuk itu anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menyerukan agar pemerintah memberlakukan HET hanya untuk minyak goreng curah, sedangkan untuk kemasan premium dan sederhana harga mengikuti mekanisme pasar.
“Ombudsman melihat bahwa akar permasalahan terjadinya kelangkaan minyak goreng ini adalah karena tingginya disparitas antara harga domestic price obligation (DPO), HET dan harga pasar. Disparitas harga itu berkisar antara delapan ribu sampai sembilan ribu rupiah,” Kata Yeka dalam Konferensi Pers Daring.
Yeka menjelaskan apabila harga minyak goreng kemasan premium dan sederhana diserahkan sesuai mekanisme pasar, maka para produsen akan bersaing sehingga menutup celah bagi spekulan.
Ia menambahkan, dampak dilepaskannya harga minyak goreng pada mekanisme pasar adalah harga minyak goreng akan naik. Oleh karena itu pemerintah perlu melindungi kelompok masyarakat yang rentan seperti keluarga miskin dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui mekanisme bantuan langsung tunai (BLT).
Meskipun Ombudsman menawarkan opsi HET hanya untuk minyak goreng curah, namun kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) tetap diberlakukan untuk menjamin ketersediaan minyak goreng domestik. DMO adalah kewajiban pemenuhan kebutuhan domestik bagi perusahaan atau kontraktor minyak CPO dalam negeri.
Berdasarkan hasil pemantauan Ombudsman RI, dugaan penyebab kelangkaan minyak goreng di antaranya adalah perbedaan data DMO yang dilaporkan dengan realisasinya, kebijakan DMO tanpa diikuti oleh mempertemukan eksportir CPO atau olahannya dengan produsen minyak goreng, masih ditemukan panic buying, serta dugaan adanya aktivitas rumah tangga atau pelaku usaha UMKM meningkatkan stok minyak goreng sebagai respons terhadap belum adanya jaminan ketersediaan minyak goreng, terlebih lagi menghadapi puasa dan hari raya. [yl/em]
